UMK Mataram 2021 Tidak Naik

Hariadi scaled

RAZAK/RADAR MANDALIKA Hariadi

MATARAM – Upah Minimum Kota (UMK) Mataram untuk tahun 2021 akhirnya disepakati. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat dewan pengupahan, UMK Mataram tahun depan disepakati sebesar 2.184.485 per bulan. Artinya, besaran UMK itu nilainya tetap atau disamakan dengan tahun ini dan tidak ada kenaikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Hariadi mengungkapkan, dewan pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, telah menyepakati besaran nilai UMK tahun depan tetap sebesar Rp 2.184.485 per bulan. Tidak adanya kenaikan UMK di tahun 2021 lantaran masih dalam masa pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19.

Hasil kesepakatan dewan pengupahan itu sudah diajukan ke meja wali kota. Tinggal menunggu penetapan dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB. “Baru ditandatangani pak wali (Wali Kota Mataram, red). Insya Allah hari ini (kemarin) kita kirim (ke Pemprov NTB). Sudah saya tandatangan pengantarnya aja,” ujar dia, kemarin (30/11).

Hariadi mengutarakan, dasar petimbangan sehingga tidak menaikkan UMK untuk tahun depan, adanya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19, tertanggal 26 Oktober 2020. Pandemi yang sudah terjadi hampir satu tahun ini dinilai berimbas terhadap tidak efektif dan efisiennya kegiatan operasional perusahaan.

“Sehingga dari SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) maupun dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)  sudah sepakat untuk tidak menaikkan. Juga ada edaran dari Menteri Tenagakerja. Dan, juga surat dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi (NTB),” ujar dia.

Selanjutnya, dinas akan mensosialisasikan UMK yang ditetapkan di tahun 2021 dan akan berlaku per Januari kepada perwakilan pekerja dan pengusaha. Hal ini untuk memaksimalkan pengawasan terkait penerapan UMK di perusahan. “Masing-masing perwakilan nanti kita undang,” kata Hariadi.

Disebutnya, jumlah perusahaan yang saat ini beroperasi di ibu kota Provinsi NTB ada sekitar 1.900 perusahaan. Terkait implementasi UMK di perusahaan diakuinya selama ini masih 50 persen dari 1.900 perusahaan yang ada. Hanya perusahan tergolong besar yang menerapkan UMK kepada pekerja atau karyawan.

Hariadi tidak menyangkal bahwa selama ini penerapan UMK di Mataram belum mencapai 100 persen. Sebesar 50 persen perusahan belum mampu mengimplementasikan UMK karena tergolong perusahan bermodal kecil. Artinya, sebesar 50 persen perusahan yang mampu menerapkan UMK karena tergolong besar.

Meski masih banyak perusahaan belum terapkan UMK, namun  kata Hariadi belum ada satupun perselisihan yang ditangani dinas terkait besaran upah. Kasus-kasus yang muncul selama ini lebih banyak soal perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Selama ini Alhamdulillah belum ada dari pekerja yang mempersoalkan masalah upah,” ungkap dia.

Ada beberapa faktor sehingga implementasi UMK belum 100 persen di Mataram. Salah satunya karena terjadi kesepakatan upah antara pekerja dengan perusahaan. Artinya, besaran nilai upah yang diterapkan tergantung persetujuan pekerja dengan pihak perusahaan terutama yang bermodal kecil.

“Disamping ada perusahaan yang memakai UMK, ada yang belum juga tapi mereka pakai kesepakatan,” jelas pria yang pernah menjadi Camat Mataram itu. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Hari Nyoblos Libur Nasional

Read Next

Cerita Marwatun Juliastari Peraih Medali Perak Ajang Internasional

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *