Hari Nyoblos Libur Nasional

F ilustrasi nyoblos

ilustrasi

MATARAM – Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pesta demokrasi yang berlangsung 9 Desember 2020.

Presiden Joko Widodo sudah menetapkan Rabu 9 Desember 2020 masuk sebagai Hari Libur Nasional.

Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Agus Hilman mengatakan keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keprres) nomor 22 tahun 2020. Keprres itu sudah ditetapkan  Presiden pada 27 November lalu.

“Hari Rabu 9 Desember itu sudah ditetapkan presiden sebagai hari libur nasional,” beber Hilman di Mataram, kemarin.

Merujuk pada pasal 87 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang diubah jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, menyatakan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Menurutnya, dengan penetapan hari libur nasional itu, untuk memberikan kesempatan kepada warga negara secara lebih luas untuk bisa menggunakan hak pilih di Pilkada.

“Ini diharapkan jadi faktor pendorong warga negara untuk menggunakan hak pilih,” katanya.

Alumni UIN Suka Yogjakarta itu mengatakan, saat ini sudah memasuki tahapan masa akhir kampanye. Sesuai jadwal masa kampanye berakhir tanggal 5 Desember. Kemudian masa tenang akan dilaksanakan tanggal 6 – 8 Desember. Dalam masa tenang itu akan dilakukan pembersihan terhadap seluruh alat peraga kampanye paslon terpasang. Sehingga dipastikan pada saat pencoblosan 9 Desember 2020, seluruh alat praga kampanye paslon sudah bersih.

KPU memastikan di masa tenang tidak dibolehkan ada atribut kampanye atau Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih bertebaran.

“Namanya masa tenang. Tidak ada atribut calon,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu NTB Divisi Hukum, Data dan Humas, Suhardi mengungkapkan, jelang berakhir masa kampanye dan memasuki masa tenang. Pihaknya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran Bawaslu di kabupaten kota untuk giatkan patroli pengawasan.

Pasalnya, saat ini rentan terhadap tindak pelanggaran pemilu. Terutama praktek politik uang. Sehingga patroli pengawasan itu diharapkan bisa meminimalisir dan mencegah ada potensi praktek pelanggaran Pemilu.

“Kita tak mau kecolongan. Saat ini patroli pengawasan sudah mulai dilakukan,” pungkasnya.

Bawaslu mengajak masyarakat agar sama-sama menjaga Pilkada ini sesuai prosedur dan asas demokrasi. Suhardi mengatakan, Bawaslu tentu membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengasawan.

“Mari sama-sama kita jaga Pilkada ini agar demokratis,” katanya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pendapatan Daerah Turun Rp 112 Miliar

Read Next

UMK Mataram 2021 Tidak Naik

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *