Pilkada, Loteng Daerah Rawan Keempat Nasional

Suhardi

Foto JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Suhardi

MATARAM – Kabupaten Lombok Tengah masuk peringkat keempat tertinggi nasional daerah dengan kategori rawan. Hal ini berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Koordinator Devisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu NTB, Suhardi menjelaskan, salah satu indikator IKP itu tingginya intervensi kekuasaan pada proses Pilkada yang sedang berlangsung. Bawaslu pun akan lebih pelototi daerah Gumi Tatas Tuhu Trasna itu.

“Salah satu indikator IKP bagaimana Pilkada ini diintervensi oleh kekuasaan,” ucap Suhardi di Mataram, kemarin.

Kekuasaan itu salah satunya peran incumbent dalam memimpin daerah cenderung mempengaruhi bawahan untuk satu kemenangan. Bawahan diancam jika tidak mendukung bisa dipindahkan atau bisa juga melalui penyalahgunaan program pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat. Cara demikian dilihat Suhardi telah keluar dari jalur penerapan demokrasi yang sesungguhnya. Untuk itu Bawaslu sebagai sebuah lembaga pengawasan Pemilu hadir untuk mencegah agar demikian tidak terjadi.

“Jangan sampai Pilakda ini tidak demokratis karena peserta pemilu itu tidak memiliki start yang sama,” ketusnya.

Dalam hal ini, lanjut Suhardi pengawsan fokus Bawaslu salah satunya ke arah sana.

“Jika ditemukan program disalahgunakan yang berkuasa, Bawaslu tidak main-main untuk bertindak tegas,” tegasnya.

Suhardi juga menyampaikan intervensi kekuasaan itu tidak hanya pada orang yang berkuasa. Bisa saja pengaruh kekuasaan itu dilakukan oleh peserta pemilu pendatang dengan mempengaruhi orang dalam birokrasi atau juga dengan menggunakan instrumen kekuatan organisasi masyarakat tertentu.

” Kepala dinas misalnya, dipengaruhi oleh pendatang. Nanti kalau ana jadi, ente jadi apa yang penting programnya jalan dulu,” ujar Suhardi mencontohkan.

Bawaslu menegaskan prinsipnya porsi intervensi kekuasaan dari incomben tentunya lebih besar dibandingkan dengan di luar incumbent.

“Rumusnya incumbent lebih berkuasa. Porsi kekuasaan paling besar itu ia incumbent yang saat ini masih menjabat. Secara teori kekuasaan itu bisa semena-mena untuk mendapatkan tujuannya,” jelasnya.

Tidak hanya itu berkaca pada Pileg 2019 lalu Loteng menjadi daerah yang paling kisruh. Protes masyarakat yang menilai ada kecurangan makian menjadi-jadi. Dari sisi Pendidikan Bawaslu Loteng paling banyak dibandingkan dengan Bawaslu lain, misalnya Kota Mataram justru tidak pernah menindak.

Munculnya IKP, lanjut Suhardi sudah melalui kajian secara akademis, faktual lalu dikonfrontil dengan situasi kondisi yang ada dilapangan. Kajian tersebut dilakukan Bawaslu RI untuk semua daerah se-Indonesia. Loteng justru daerah yang berada di urutan keempat dengan skor 73,25 setelah Kabupaten Manokwari di urutan pertama dengan skor 80,89, dilanjutkan Kabupaten Mamuju 78,01 dan Kota Makasar ketiga dengan skor 74,94.

Suhardi menjelaskan pada dasarnya Bawaslu tetap mewaspadai mencegah potensi kerawanan di semua daerah. Namun dengan Loteng yang masuk IKP tersebut tentunya Bawaslu akan lebih memprioritaskan pengasawan di Gumi Tastura.

Intervensi kekuasaan bisa berarti positif dan juga bisa berarti negatif. Pengawasan masih yang dilakukan Bawaslu sendiri intervensi yang bisa merusak citra demokrasi itu sendiri.

“Jangan sampai Pilkada ini orang mau menang menggunakan cara cara yang tidak demokrtis,” sentilnya.

Disinggung intervensi penguasa bagi penyelenggara KPU? Suhardi mengatakan penyelenggara pemilu tidak ada hubungan dengan pemerintah. Tetapi Bawaslu juga punya catatan khusus kepada KPU Loteng terlebih pada Pilegnas tahun lalu rekomendasi Bawaslu masuk sampai ranah  DKPP.

Terkait dengan Loteng yang masuk daerah IKP yang tinggi ini Bawaslu Loteng diminta rapatkan barisan. Internal Bawaslu harus diperkuat jangan sampai terkesan tidak solid. Suhardi juga mengingatkan jajaran Bawaslu maupun ditingkat bawah jangan sampai tidak beres. Ia tidak ingin ada komisioner Bawaslu justru cenderung berpihak. Belum lama ini Bawaslu provinsi mengklarifikasi satu anggota Bawaslu Kabupaten yang ditemukan me like status orang yang digemborkan akan maju di Pilkada meski ia punya hubungan dekat sebelum orang itu menjadi bakal calon.

“Kita sudah klarifikasi. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau ada kami akan smash,” ancam Suhardi ogah menyebut anggota Bawaslu tersebut.

Berikutnya Bawaslu juga akan berupaya maksimal menjalin kerjasama dengan para stakeholder terkait. Tidak kalah pentingnya dengan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari anggota Bawaslu, kepolisian dan juga Kejaksaan dalam rangka melakukan penindakan. Sebetulnya penegakan hukum bukan satu langkah ansih yang akan dilakukan Bawaslu, melainkan bagaimana menerapkan metode pencegahan yang sistematis.

Ditempat yang sama Devisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu  Loteng, Baiq Husnawati mengaku pengasawan masif tentunya dilakukan pihaknya. Salah satu fokus pengawsan ialah peran incumbent saat ini.

“Kami tetap intai yang incumbent,” beber Husna.

Di Loteng sendiri ada lima ASN yang telah diproses Bawaslu. Empat dari jumlah itu telah ditindaklanjuti ke tingkat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka ditemukan terbukti berpolitik praktis.

“Pengawasan intens terhadap ASN juga sudah otomatis kami lakukan,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Kejati Ciduk Buronan Korupsi

Read Next

Ombudsman Akan Turun ke RSUP

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *