LOBAR—Sebanyak 11 Guru Honorer calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga kini belum menerima Nomor Induk Pegawai. Disaat ratusan guru lain berbahagia setalah statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akhir Januari lalu, nasib mereka masih tak menentu.
“Per 11 Mereka belum dapat NIP, baru 7 orang kami kumpulkan dokumennya,” terang Sekretaris Forum Guru Honor Negeri (FGHN) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Umi Suryani, Selasa (28/4).
Menurutnya pihaknya sedang berusaha membantu nasib para guru itu agar segera bisa menerima NIP. Sebab jika tidak difasilitasi, khawatirnya mereka tak kunjung diurus.
Hasil konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) beberapa kendalanya yang menyebabkan NIP itu belum keluar dikarekan belum linier dan belum ada penempatan. Hal ini dinilai pihaknya cukup aneh dan janggal. Lantaran sebagai guru itu memiliki jam mengajar di sekolahnya.
“NIP tidak bisa keluar, karena tidak linier. Ada juga penempatan kosong (tidak ada penempatan) sementara di sekolah induk itu ada jam nya mengajar. Kan lucu,” herannya.
Para guru itu menuntut agar NIP nya segera keluar. Pihaknya bersama guru akan coba hearing ke DPRD agar difasilitasu bertemu dengan BKD. Pihaknya berharap dewan bisa menjembatani persoalan ini sehingga ada titik terang dan jalan keluarnya.
Sementara itu, Kepala BKD PSDM Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni mengaku sejauh ini 38 orang yang belum keluar NIP PPPK Paruh Waktu. Pihaknya pun sudah memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga bersurat resmi kepada BKN.
“Sudah ada jawaban dari BKN. Kita diarahkan ke Kemenpan, dan kita tindak lanjuti surat dari BKN itu ke Menpan,” kata dia.
Pihaknya belum berani memberikan kepastian kapan NIP PPPK Paruh Waktu 38 orang itu akan keluar. Sebab masih menunggu jawaban dari Menpan-RB. (win)