Pendemo Kembali Persoalkan PPKM di Loteng

F demo ok

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID TEGANG: Massa yang bersitegang d di depan gerbang kantor DPRD Loteng, Kamis kemarin.

PRAYA – Massa yang tergabung dalam sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembali melakukan aksi demo ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Kamis kemarin.
Demo ini diwarnai ketegangan di depan gerbang kantor DPRD, massa mengaku menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Massa juga menutut supaya tidak adanya diskresi terkait aturan pusat yang berkenaan dengan PPKM. Mengingat kondisi Loteng masih kondusif dan tidak masuk dama zona merah.
Kemudian dipersoalan juga anggaran Covid-19 tahun 2020 yang direfocusing. Dimana masyarakat merasa tertekan akibat pemberlakukan PPKM, baik terhadap pembatasan malam hari, kaitan angkringan, Pedagang Kaki Lima (PKL) kios kecil malam dan masyarakat yang belanja malam hari isunya diharus diswab. Namun anehnya, tidak seperti retail moderen yang banyak buka toko 24 jam.

Koordinator aksi, Jeny YM mengatakan dalam persoalan yang dituntut persoalan PPKM, anggaran Pansus Covid-19 dan Vaksinasi. Kemudian menjadi pertanyaan besar pemerintah Lombok Tengah menjalankan aturan dari Gubernur NTB padahal Loteng tidak masuk zona merah, tak seperti Bali dan Kota Mataram.
“Kenapa Lombok Tengah ikut-ikutan dalam penerapan PPKM karena ini sangat merugikan masyarakat, ” tegasnya di lokasi.

Sementara, adapun Pansus Covid 19 yang dibentuk tim dari unsur DPRD dengan anggaran sebesar 148 miliar itu harus dapat dipertanggung jawabkan.
“Kami menemukan adanya vaksin yang hilang di 28 puskesmas, menurut data kami sekitar 35 vaksin yang hilang, dan jika dikalkulasikan dapat menyasar sekitar 350 orang untuk divaksin,” ungkap dia.

Staf Ahli Bidang Hukum Bupati Lombok Tengah, Murdi menyampaikan di depan massa aksi bahwa sampai dengan saat ini, belum ada pemberlakuan ketat terkait PPKM Lombok Tengah. Dimana kondisi daerah saat ini masih dalam kondisi PPKM level 3 atau masuk dalam zona orange.

“Dari keputusan Bupati nomor 84 tahun 2021 PPKM hanya berlaku sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan belum perpanjangan,” katanya.

Murdi juga menambahkan, status terakhir kondisi daerah yang masih dalam level 3 perlu disyukuri mengingat ada 6 pasien sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik.”Kita harusnya bersyukur,” katanya lagi.

Ditambahkan Anggota DPRD Lombok Tengah, Legewarman. Dia menegaskan, dalam aturan PPKM dalam penerapannya melalui Perda PPKM dan penganggaran tidak diwajibkan koordinasi dengan DPRD.
Kemudian adapun alasan terbentuknya pansus dulu, sebab anggaran yang dipertanyakan. Ia sebagai anggota DPRD tidak mengetahui berapa anggaran Covid -19.
“Baru kali ini saya merasa menjadi dewan dan sangat dungu, ” katanya.
Ia menjelaskan, dalam refocusing sebesar Rp 406 miliar setelah dikurangai dana anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), sisanya sekitar 148 miliar yang di masukan ke dalam Biaya Tidak Terduga (BTT) yang direncanakan untuk penanganan Covid 19 tahun 2020. Dan anggaran tersebut terpakai sejumlah 58 miliar.
“Dan masih disisakan 65 miliar pada saat Desember 2020. Dan tahun ini dianggarkan 21,6 miliar sebagai anggaran vaksinasi dan bantuan lainnya,” bebernya.
Dalam aksi yang belum mendapatkan titik temu akan diagendakan ulang lagi Rabu 11 Agustus 2021.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Lendek: Pariwisata Loteng “Ngedrop”

Read Next

Belajar Tatap Muka di Lotim Dihentikan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *