MATARAM – Pembangunan gedung baru DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memasuki tahap perencanaan. Setelah proses penghapusan aset dan pembongkaran bangunan lama rampung, pemerintah mulai menyiapkan desain serta detail teknis pembangunan kantor legislatif yang baru.
Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, mengatakan saat ini proses perencanaan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai terkait.
“Sekarang sedang jalan proses perencanaan. Perencanaannya dari Dirjen Cipta Karya. Untuk penghapusan aset yang ada sudah selesai, lelang sudah selesai, dan sudah dikerjakan juga oleh pemenang lelang,” ujar Hendra Saputra Senin (25/05) di Mataram.
Ia mengatakan kondisi bangunan lama DPRD NTB kini telah rata setelah proses pembongkaran dilakukan. Barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis juga telah diambil oleh pemenang lelang.
“Sekarang kantor DPR sudah habis, tinggal pembenahan sedikit-sedikit sambil berjalan. Intinya aset yang bernilai itu sudah habis diambil oleh pemenang lelang,” katanya.
Hendra menjelaskan, kontrak pekerjaan perencanaan dimulai pada Mei 2026 dengan masa pengerjaan selama enam bulan. Meski demikian, pihaknya berharap proses tersebut bisa selesai lebih cepat agar tahapan lelang fisik segera dilakukan.
“Saya sudah sampaikan ke balai yang mewakili Cipta Karya supaya perencanaannya bisa cepat selesai. Kalau bisa 3 atau 4 bulan selesai, ya lebih bagus. Tapi tetap harus sesuai mekanisme dan detail pekerjaannya juga harus matang,” jelasnya.
Menurutnya, Kepala Balai Cipta Karya bahkan menyanggupi target penyelesaian dokumen perencanaan dalam waktu sekitar empat bulan.
“Kalau perencanaannya selesai lebih cepat, maka lelang fisik bisa segera dimulai tahun ini,” imbuhnya.
Terkait proses penghapusan aset gedung lama, Hendra menyebut nilai lelang barang sisa mencapai sekitar Rp720 juta. Angka itu jauh melampaui nilai limit awal yang ditetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
“Limit awalnya sekitar Rp89 juta, tapi dalam proses lelang penawarannya naik sampai Rp720 juta lebih. Itu sukses sebenarnya,” ungkapnya.
Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan nilai pasti anggaran pembangunan fisik gedung baru DPRD NTB. Nilai tersebut baru akan diketahui setelah dokumen perencanaan selesai disusun.
“Nanti setelah selesai perencanaan baru diinformasikan kebutuhan anggarannya berapa. Tapi dari awal pembicaraan memang maksimal sekitar Rp200 miliar,” katanya.
Hendra optimistis pembangunan fisik gedung baru DPRD NTB dapat dimulai tahun ini dengan skema pembiayaan multi years melalui kementerian terkait.
“Insyaallah targetnya tahun ini bisa mulai lelang fisik. Pembiayaannya nanti melalui kementerian,” ujarnya.
Ia juga memastikan gedung baru nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD NTB saat ini, terutama untuk mengakomodasi jumlah anggota dewan yang kini mencapai 65 orang.
“Gedung lama dulu masih mengakomodir jumlah anggota yang jauh lebih sedikit. Jadi sekarang nanti disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk melengkapi ruang-ruangan yang masih kurang,” tandasnya. (jho)