Wabup KLU Tak Kunjung Diperiksa Penyidik?

  • Bagikan
F tersangka
IST/RADAR MANDALIKA DIPERIKSA: Dua tersangka dugaan korupsi kasus pembangunan penambahan ruang ICU dan ruang operasi RSUD Lombok Utara saat jalani pemeriksaan, Rabu kemarin.

MATARAM – Wakil Bupati Lombok Utara, Denny Karter Febrianto sampai saat ini belum diperiksa penyidik kejaksaan tinggi NTB. Ada apa? sebelumnya disampaikan pihak Kejati, wabup berstatus tersangka ini akan dimintai keterangan atas kasus dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD KLU tahun 2019.

“Belum (dipanggil),” ungkap Kasi Penkum Kejati NTB, Dedi Irawan saat dikonfirmasi, kemarin.

Denny ditetapkan sebagai tersangka bersama empat tersangka lainya, inisial SH selaku Direktur RSUD KLU, HZ selaku PPK pada RSUD KLU, MR selaku Kuasa PT. Bataraguru (Penyedia).  LFH selaku Direktur CV. Indomulya Consultant (Konsultan Pengawas). Sementara Denny sendiri selaku Staf Ahli CV. Indo Mulya Consultant saat itu.

Dedi mengatakan, kejaksaan hanya telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka perkara korupsi pada penyimpangan pembangunan penambahan ruang ICU dan ruang operasi RSUD Kabupaten Lombok Utara tahun 2019 pada Rabu (27/10) pagi  sekitar pukul 1.00 wita di ruang pidsus Kejati NTB.

Seperti diketahui, penambahan ruang ICU dan Ruang Operasi. Dimana tersangka pada perkara ini sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing dengan inisial SH, selaku Direktur RSUD KLU, EB, selaku PPK pada Dikes KLU, DT, selaku Kuasa Direktur PT. Apromegatama. (Penyedia) dan DD, selaku Direktur CV. Cipta Pandu Utama ( Konsultan Pengawas). Perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.  1.757.522.230,33. Dedi mengatakan tim penyidik masih merampungkan perkara yang satu ini.

“Belum (dipanggil Wabup). Masih selesaikan yang ICU,” katanya.

Penyidikan perkara ini memasuki tahap pemeriksaan para tersangka setelah rampungnya pemeriksaan para saksi yang sudah dimintai keterangannya sejak penetapan tersangka oleh penyidik pada tanggal 22 September. Dedi mengatakan, terhadap ke empat tersangka tersebut dilakukan pemanggilan minggu lalu namun yang memenuhi panggilan penyidik hanya 3 orang tersangka yakni, SH, EB dan SD sedangkan DT selaku rekanan tidak dapat memenuhi panggilan penyidik. DT beralasan masih dalam keadaan sakit.

Pemeriksaan terhadap para tersangka tersebut didampingi oleh masing-masing kuasa hukum yang berlangsung  selama enam jam.

Dedi mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi pembangunan penambahan ruang operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara tahun 2019 disangkakan  pasal 2  UU nomor 31 tahun 1999 dan atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (jho)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *