MATARAM – Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari menegaskan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah secara umum menunjukkan tren positif, namun belum sepenuhnya mencerminkan struktur pembangunan yang kuat, merata, dan berkelanjutan.
“Capaian yang ada belum diiringi transformasi nyata. Pembangunan masih cenderung sektoral, belum terintegrasi, dan belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Megawati membacakan pandangan Komisi II terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov NTB Tahun 2025 di Mataram, kemarin.
Komisi II menilai, berbagai sektor strategis seperti kelautan dan perikanan, pertanian, industri, hingga pariwisata masih menghadapi persoalan mendasar, terutama lemahnya hilirisasi dan koordinasi lintas sektor.
Di sektor kelautan dan perikanan, meskipun produksi mencapai 1,25 juta ton dan melampaui target, Komisi II menyoroti rendahnya nilai tambah karena dominasi penjualan bahan mentah. Selain itu, persoalan lingkungan seperti limbah tambak dinilai belum tertangani secara optimal.
Sementara itu, pada sektor investasi, DPMPTSP dinilai belum mampu mendorong diversifikasi investasi. Investasi masih terpusat pada sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), sementara sektor unggulan lain belum berkembang maksimal.
“Permasalahan utamanya bukan pada perizinan, tetapi lemahnya orkestrasi kebijakan dan koordinasi antar OPD,” ujarnya.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, Komisi II melihat capaian yang masih bersifat jangka pendek. Meski produksi meningkat, fondasi ketahanan pangan dinilai belum kuat akibat berbagai faktor seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan lemahnya hilirisasi.
Hal serupa juga terjadi pada sektor industri dan perdagangan. Pertumbuhan dinilai belum merata dan masih didominasi industri besar, sementara komoditas unggulan daerah masih dijual dalam bentuk mentah.
Komisi II juga menyoroti sektor pariwisata yang dinilai belum berkualitas. Tingkat lama tinggal wisatawan yang masih rendah, serta ketimpangan pengembangan destinasi menjadi perhatian serius.
“Pariwisata NTB masih bersifat permukaan. Wisatawan datang, tetapi dampaknya terhadap ekonomi lokal belum signifikan,” ungkapnya.
Di sektor lingkungan hidup, Komisi II menilai capaian indeks belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Permasalahan seperti kerusakan hutan, kebakaran lahan, serta pencemaran limbah tambak masih menjadi tantangan besar.
Selain itu, sektor peternakan dan UMKM juga dinilai masih menghadapi persoalan struktural, mulai dari skala usaha kecil, rendahnya produktivitas, hingga lemahnya akses pasar dan permodalan.
Sebagai langkah strategis, Komisi II merekomendasikan pembentukan tim percepatan hilirisasi komoditas unggulan yang terintegrasi lintas sektor. Tim ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah pada komoditas seperti udang, rumput laut, tuna, jagung, tembakau, dan bawang merah.
“Tanpa orkestrasi yang kuat dan kepemimpinan yang tegas, visi NTB Makmur Mendunia berisiko stagnan,” tegasnya.
Komisi II menekankan bahwa pembangunan ke depan harus berfokus pada kualitas, integrasi kebijakan, serta dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar capaian angka. (jho)