MATARAM — Di tengah dinamika internal di tingkat pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Nadirah tetap menjalankan aktivitas organisasi secara normal. Sejumlah agenda partai, termasuk rapat-rapat konsolidasi dan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa, disebut masih terus berjalan tanpa hambatan.
Sekretaris Wilayah DPW PBB NTB, Muhlis Hasim, menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada persoalan di tingkat wilayah. Klarifikasi disampaikan menyusul adanya pemberitaan terkait Surat Keputusan (SK) pembekuan DPW PBB NTB.
“Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Tapi karena ada pemberitaan soal SK pembekuan, kami perlu meluruskan agar tidak terjadi penggiringan opini yang tidak baik,” ujar Mukhlis di Mataram, kemarin.
Menurutnya, sejak awal DPW NTB memilih tidak terlibat dalam dinamika yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Pihaknya lebih fokus menjalankan agenda organisasi sambil menunggu proses rekonsiliasi di tingkat pusat.
Muhlis juga menegaskan tetap berpedoman pada keputusan resmi pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam hal ini, mereka mengakui kepengurusan DPP PBB sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham.
“Kami mengacu pada SK Kemenkumham. Jika ada SK yang tidak ditandatangani oleh pihak yang sah, maka itu cacat prosedur dan batal demi hukum,” tegasnya.
Diketahui, SK pembekuan yang beredar turut ditandatangani oleh Ali Amran Tanjung yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal. Sementara dalam SK resmi pemerintah, posisi Sekjen dijabat oleh Yuri Kemal Fadlullah.
Muhlis juga menampik anggapan bahwa DPW NTB tidak loyal terhadap partai. Ia menegaskan bahwa sikap tersebut justru merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Kami patuh pada keputusan yang diakui pemerintah. Siapa pun yang disahkan melalui SK Kemenkumham, di situlah kami berada,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan tidak ada dualisme kepengurusan di DPW PBB NTB selain di bawah kepemimpinan Nadirah. Hal ini diperkuat dengan terbitnya SK Kemenkumham yang mengesahkan hasil musyawarah dewan partai di tingkat pusat.
Muhlis juga mengimbau seluruh kader PBB di NTB agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang berkembang, serta terus fokus menjalankan kegiatan partai di daerah. (jho)