MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terlihat mulai risih dengan pemberitaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022. Belum lagi di sejumlah ruang diskusi DAK masih jadi focus pembicaraan.
“DAK aja menarik (ditanya), yang (isu Dikbud) lain ndak menarik ia?,” tegas Kepala Dikbud NTB, Aidy Furqan saat dikonfirmasi Radar Mandalika, Kamis kemarin.
“Aro side ini,” sambungnya.
Sementara pertanyaan seputar soal DAK untuk SMA, SMK dan SLB ini. Furqan tidak mau berkomentar banyak. Ia meminta supaya diberikan kesempatan bekerja terlebih dahulu. “Biarkan saya bekerja dulu,” jawabnya.
Kadis tidak ingin publik terlalu berlebihan melakukan penilaian kepada Dikbud, terlebih saat ini program DAK yang menela anggaran Rp 130,6 miliar untuk 58 SMA, SMK dan SLB itu masih tahap persiapan.
“Supaya tidak ricuh, supaya tidak membias kemana-mana biarkan kami menyelesaikan persiapan untuk segera melaksankan,” ungkapnya.
Kadis Dikbud mengaku sangat setuju ketika mengedapankan asas keterbukaan. Malah itu diklaim telah dilakukannya.
“Sangat setuju untuk terbuka. Kita sudah mulai (publis) dari web, aplikasi BMKG, kemudian diumumkan semua sudah dilakukan. Dengan media pun sudah ada konfrensi pers. Terus apa lagi,” tegasnya.
Sementara soal proses verifikasi calon supplier. Kadis menjawab sudah ada sistem kerja penilaian. Ada indikator yang harus dipenuhi. Pihaknya tidak ingin ‘menelanjangi’ pihak lain dalam penentuan supplier.
“Masak kita mau telanjangi orang,” sebutnya.
Kadis memastikan pelaksaan DAK itu tidak keluar dari aturan. Malah dia mengaku apapun resiko yang dihadapi Dikbud harus tetap sesuai aturan.
Sementara, Kepala Bidang SMK Dikbud NTB, M. Khairul Ikhwan telah mengikuti rapat dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengenai jadwal rencana kerja dan fisik pendidikan.
“Paparan teknis pelaksanaan DAK 2022,” jawab Ikhwan.
Ikhwan mengaku belum mengetahui kapan pelaksaan DAK ini dimulai. Menurutnya, itu lebih diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Langsung ke PPK nggih. Saya ndak ikuti,” jawabnya.(jho)