Soal Kartu Bansos, Dinsos Loteng Disorot

Hearingg

KHOTIM/RADARMANDALIKA.id HEARING: Gong Praja Sasak mengadakan hearing di aula kantor Dinas Sosial Loteng, kemarin.

PRAYA – Persoalan kartu bantuan sosial (Bansos) di Dinas Sosial menjadi sorotan publik.
Masih adanya persoalan pemegangan kartu Bansos yang bukan penerima saat ini mulai dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya pemegangan kartu tersebut bahkan disertai dengan ancaman akan dicabut bantuan yang diterima apabila tidak menyerahkan kartu Bansosnya.
Sekjen Gong Praje Sasak, Abdul Manan menyampaikan, masih adanya penekanan yang terjadi di wilayahnya di Desa Teduh, Praya Barat Daya terkait adanya kepala dusun yang mengancam anggota penerima bantuan dan memberikan warning kalau tidak mau mengumpulkan kartunya maka akan dicabut bantuannya.
Adapun persoalan berikutnya yang kemudian masih terjadi yakni masih maraknya pemotongan Bansos.
“Kami berharap tidak boleh bantuan tersebut kalau bukan yang memiliki hubungan keluarga yang boleh melakukan pencairan apalagi calo,” tegasnya.
Ketua Umum Gong Praja Sasak, L Ibnu Hajar menambahkan, pihaknya mempertanyakan bagaimana monitoring, sosialisasi dan penyaluran Bansos apakah sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian banyaknya permainan dari pendamping, E-Warung yang kemudian bermain melibatkan Kadus dan juga pihak desa.
“Sebulan lalu kami mengusulkan ke kementerian sosial kaitan pengawasan secara independen terkait bantuan sosial. Kami dijelaskan bahwa Dinas Sosial yang membentuk perangkat itu secara tupoksi,” ungkapnya.
“Harusnya kalau ada yang bermain supaya segera dicopot dari jabatannya,”imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Loteng, Baiq Sri Handayani menyampaikan, pihaknya berharap semua lapisan masyarakat bisa bersama-sama memantau semua petugas di bawah.
“Mengingat kami tidak mampu tetap terus memantau. Silakan laporkan ke kami langsung apabila adanya penyimpangan dari semua unsur petugas Bansos kami di bawah,” ungkapnya.
Ia mengimbau ke semua agen E-Warung untuk memasang spanduk di tempatnya supaya tidak ada pungutan lagi yang terjadi.
Bahkan pihaknya akan mensosilaisasikan Pedum bansos yang kemudian dilanjutkan oleh pendamping dan penyalur Bansos.
Adapun peraturan baru yang akan dilakukan yakni, untuk pencairan harus menggunakan KTP dan KK, supaya kemudian tidak ada alasan untuk mengumpulkan kartu penerima Bansos.
“Kami dari dinas berkeinginan sama, supaya penerima manfaat ini tidak dirugikan oleh siapapun,” tegasnya.
Sri juga berharap jika nanti ada proses yang kurang pas maka diharapkan segera melaporkan kepada dinas dan memberikan buktinya supaya bisa ditindak sesuai mekanisme.(tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Warga Jempong Digegerkan dengan Penemuan Mayat Bayi Dalam Kardus

Read Next

BAZNAS dan LKKS NTB Kerjasama Kelola Dana Ummat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *