Satu Perda Habiskan Puluhan Juta

F Karo HUkum scaled

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Ruslan Abdul Gani

MATARAM – Bajet untuk pembuatan satu peraturan daerah (Perda) cukup besar. Satu perda menghabiskan anggaran oleh Pemrov NTB kisaran antara Rp 70 sampai Rp 80 juta. Biaya itu mulai dari pembuatan naskah akademiknya yang masih berproses di OPD teknis hingga proses sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Biro Hukum Setda NTB setelah resmi di undangkan.
“Kira-kira segitu (Rp 70 – Rp 80 juta),” ungkap Kepala Biro Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani, Selasa kemarin.

Untuk proses pembuatan mulai dari penyusun akademik sampai pembahasan di DPRD NTB, memakan anggaran antara Rp 40 juta. Sisanya dana itu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Biro Hukum mengajak OPD terkait sesuai teknis yang memprakarsai.
“Satu Perda dibuat 30-40 juta, satu kali biaya sosialisasi itu paling Rp 30-40 juta,” katanya.
Pemprov menargetkan satu tahun minimal Perda yang dibuat berjumlah 10. “Terkadang 11, 12 Perda yang dibuat dalam satu tahun,” bebernya.

Dilanjutkan, dalam satu tahun jadwal sosialisasi di 10 kabupaten kota. Dimana masing-masing daerah mendapatkan jadwal satu kali. Gani menyebutkan jika dalam satu titik menelan anggaran Rp 30 juta maka dalam satu tahun ada Rp 300 juta hanya untuk sosialisasi saja.
“Katakanlah Rp 30 juta saja kali sepuluh kabupaten sudah Rp 300 jt,” sebutnya.

Gani tidak melihat anggaran pembuatan Perda tergolong besar. Pasalnya di setiap tahapan membutuhkan tim baik dari pihak luar mulai dari para akademisi, tim pakar maupun lainnya.
Tim penyusun itu ada di OPD. Ada beberapa ahli yang dijadikan tim guna menyusun naskah akademiknya kemudian proses berikutnya diserahkan ke Biro Hukum untuk dikaji kembali. Setelah itu baru dilaporkan ke Sekda NTB dan Sekda langsung melaporkan ke Gubernur.
“Sebelum diserahkan ke DRPD,” katanya.

Proses di tim-tim itu tentu memakan anggaran. Memanggil tim itu ada honornya apalagi memakan waktu berhari hari.
Lantas bagaimana dengan sosialisasi tersebut ? Gani mengaku semua Perda tentu telah disosialisasikannya kecuali sejak 2020-2021, mengingat pandemi akhirnya tersumbat. Namun Pemprov memanfaatkan aplikasi JDIH meski hanya bisa diakses oleh masyarakat yang melek teknologi.
“Artinya sosialisasi tetap kami laksanakan,” klaimnya.

Apa yang disampaikan Gani itu dalam rangka membantah tudingan DPRD NTB yang menyebutkan Biro Hukum lalai dalam melakuakan sosialisasi. Namun tidak dapat dipungkiri juga sosialisasinya belum maksimal, salah satu kendalanya dana terbatas.
“Masih terbentur dengan anggaran besar,” dalihnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

PPDI Loteng Sebut Pemecatan Kadus Montong Sapah I Non Prosedural

Read Next

Pemprov NTB Minta Masyarakat Bersabar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *