Proyek Stiker Bansos-PKH Akan Dilaporkan ke Polisi

F stiker

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID PERSOALKAN: Ini bukti stiker yang belum ditempel di rumah penerima bansos sembako dan PKH.

PRAYA – Proyek pengadaan stiker di Dinas Sosial Lombok Tengah tahun anggaran 2020 terancam akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dalam hal ini kepolisian. Proyek itu bakal dilaporkan karena banyak dugaan praktek kotor dilakukan oknum pejabat di dinas dengan pihak percetakan.
“Kami akan laporkan, sudah ada bukti seperti apa pengaturan harga di sana. Berapa mereka dapat,” ungkap sumber Radar Mandalika yang menolak dibeberkan identitasnya.
Sumber ini beralasan, identitas akan disampaikan ke public setelah pihaknya memperoleh satu lagi alat bukti.”Biar kita juga bicara atas dasar bukti,” katanya.
Diketahui, dalam proyek pengadaan stiker sekaligus penempelan itu. Ada sekitar Rp 1,2 miliar anggarannya bersumber dari APBD 2020. Namun dampak refocusing, anggaran proyek untuk label penerima bansos ini dipangkas.
Adapun tulisan dalam stiker itu, ‘Kami keluarga miskin penerima Bansos sembako dan PKH’. Selain itu, di bawah juga ada tulisan ‘mohon stiker ini jangan dilepas jika dilepas dianggap mengundurkan diri’. Rencanannya, stiker itu akan ditempel di rumah penerima bansos sembako covid-19 dan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Sementara itu, secara kebetulan Kamis kemarin sejumlah massa yang mengaku dari Aliansi Tastura Watch mempersoalkan proyek ini ke DPRD Lombok Tengah. Mereka mempertanyakan kelanjutan proyek tahun 2020 ini.

Ketua Aliansi Tastura Watch, Wahyu Satriadi menyebutkan proyek pengadaan stiker dengan harga satuan Rp 10 ribu. Dengan sasaran stiker sekitar 120 ribu KPM, sehingga disebutnya anggaran dihabiskan sekitar 1,2 miliar.

“Sangat tidak logis pengadaan stiker senilai 10.000 ini, pengadaan tidak disertai dengan operasional penempelan, sehingga sampai saat ini belum realisasi, kemudian ini ada apa?” tegasnya.

Kadis Sosial Loteng melalui Kasis Fakir Miskin, Dedet Tasbitul membeberkan kendala proyek stiker dan pemasangan tersebut. Dia berdalih adanya data yang terbaru, mengingat sekarang sedang dilakukan falidasi data.
“Penerima Bansos dari target 107.000, sekarang Pemda telah memfalidkan 93.000 dan sebagaimana lagi yang belum,” tegasnya di kantor dewan.

Dedet menerangkan, adapun perbaikan dan falidasi data ini yakni bukan hanya persoalan dobel nama namun NIK yang tidak falid dan ada juga KK yang belum di-onlinekan. Termasuk adanya perbedaan data DTKS di Dinas Catatan Sipil.
“Sebelumnya sekitar 135.000 data di non aktifkan, murni soal adminduk dimana ini murni persoalan adminduk,” tegas dia.

Dedet juga mengaku, pihaknya hanya melakukan pengadaan stiker namun tidak ada anggaran penempelan. Dinas sempat berkomunikasi dengan pihak Pemdes Puyung dalam upaya melakukan penempelan, namun tidak ada kejelasan samapai saat ini.
“Ada 96.375 stiker itu, dengan biaya per bijinya 1000 dengan total anggaran 97 juta,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Loteng, HM Supli yang menerima massa hearing mengungkapkan bahwa tidak ada pengadaan stiker penerima Bansos-PKH senilai Rp 1,2 miliar.
“Yang benar 97 juta anggaran untuk mencetak 97.000 stiker dengan harga 1.000 per stiker,” ungkap Supli.
Adapun persoalan kemudian terkait anggaran yang hanya pengadaan tidak ada distribusi, pihaknya sudah melakuakan pengusulkan penganggaran tahun 2021 namun kenak refokusing.

Kemudian penggunaan sumber daya yang ada di setiap desa juga perlu dipertimbangkan oleh Dinas Sosial dalam berkoordinasi, agar semua stiker bisa dilakukan penempelan kepada KPM.
Supli mengimbau kepada dinas supaya apapun program dapat dibuka secara transparan, disosialisasikan dan di mediakan sebelum disalurkan. “Supaya semua jelas dan tidak ada pertanyaan,” tegas Supli.(tim/red)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

BNN Musnahkan Sabu Senilai 1, 4 Miliar

Read Next

Digugat, Pemkab Lobar Siap Dampingi Panitia Pilkades

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *