Ombudsman Beberkan Laporan Masuk

F Ombudsman RI NTB Adhar Hakim

DOK/RADAR MANDALIKA Adhar Hakim

MATARAM – Ombudsman RI perwakilan NTB merilis laporan masuk pada tahun 2020. Sedikitnya, 305 warga yang datang melaporkan maupun berkonsultasi. Sementara yang bisa ditindaklanjuti laporan masuk 113 laporan. Dari laporan yang mendominasi pada sektor pendidikan, pemerintah daerah terutama pelayanan pemerintah desa, kepegawaian, pelayanan adminitrasi pertanahan yang dilakukan oleh BPN dan terakhir kepolisian.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan, dari substansi laporan-laporan tersebut yang cukup dominan mulai dari buruknya data kependudukan dalam proses penyaluran bansos, juga persoalan masih perlunya diperbaikan tata kelola sektor pendidikan berupa menumpuknya ribuan ijazah siswa di sejumlah sekolah di NTB. Termasuk laporan minimnya pembinaan pemerintahan desa yang menyebabkan sering terjadinya praktek maladministrasi berupa aksi-aksi pemecatan staf desa oleh kepala desa sangat mengganggu pelayanan.

Adhar menyebutkan, pertama terkait data kependudukan. Percepatan proses penyaluran bantuan masyarakat miskin saat penanganan Covid-19 di NTB cukup terganggu, masalahan pendataan administrasi kependudukan. Berdasarkan temuan Ombudsman NTB, kendala banyak disebabkan masyarakat tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NIK yang tidak terdata. Akibatnya warga tidak dapat tidak dapat memasukan namanya ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Hal ini yang menjadi penyebab masyarakat miskin terancam tidak akan menerima bantuan sosial,” ungkap Adhar.

Katanya, jika data DTKS tidak jelas maka akan membebankan APBD kabupaten /kota karena harus menanggulangi bansos. Permasalahan ini terjadi di beberapa kabupaten di NTB. Salah satu contoh misalnya, di Kabupaten Lombok Barat yang pada tahun 2020 sebanyak 92.000 lebih warga Lombok Barat pada awalnya tidak dapat dimasukkan ke dalam DTKS karena permasalahan NIK. Jika saja para warga tersebut tidak terdata dalam DTKS, maka bisa dipastikan menjadi beban daerah dan harus mengeluarkan anggaran dari APBD Lombok Barat sebesar 60 miliar. Namun permasalahan tersebut bisa diselesaikan setelah melakukan pendataan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

Karena itu, Ombudsman menekankan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memperhatikan betul-betul DTKS dan NIK selama pandemi Covid-19 agar penyaluran bantuan cepat tersalurkan sesuai jumlah real warga masyarakat. Ombudsman NTB juga menghimbau semua kabupaten dan kota menerapkan pola stelsel aktif dalam menata data kependudukan.

Pentingnya penguatan data kependudukan oleh pemerintah kabupaten dan kota harus segera dilakukan juga karena sejumlah kasus maladministrasi dalam penyaluran bantuan sosial selama Covid 19 di pemerintah desa. Hal ini banyak disebabkan minimnya pembinaan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Laporan terkait pemerintahan desa Tahun 2020 kepada Ombudsman RI Perwakilan NTB sangat menonjol. Aksi-aksi pemecatan staf desa oleh kepala desa sangat mengganggu pelayanan di desa.

Ombudsman juga mendampingi warga masyarakat dalam proses pemulihan akibat dampak Covid-19 dengan membuka posko pengaduan. Laporan Posko Pengaduan Daring bagi masyarakat terdampak Covid-19 Pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Posko Pengaduan Covid-19 bagi Masyarakat Terdampak Bencana Nasional Covid-19, Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB membentuk posko pengaduan daring bagi masyarakat terdampak Covid-19. Selama posko tersebut dibentuk, Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB menerima sebanyak 22 laporan yang tersebar dari sejumlah kabupaten/kota yang ada di wilayah NTB.

“Laporan didominasi kasus bansos yang terganggu penyalurannya baik akibat persoalan mekanisme penyaluran dan kurang baik dan masih adanya praktek pungutan liar,” sebut Adhar.

Selanjutnya, mengenai Tata Kelola Pendidikan. Laporan masyarakat terkait sektor Pendidikan yang masuk masih masuk dalam katagori laporan tertinggi yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB tahun 2020, (4 tahun berturut-turut). Laporan masyarakat tentang sektor pendidikan didominasi kasus-kasus Penggelapan bantuan Program Indonesia Pintar BSM di sejumlah sekolah. Selain itu masih terjadi laporan penyimpangan BOS yang terjadi di beberapa sekolah swasta yang menggunakan data fiktif pengusulan BOS, Ombudsman juga menerima laporan distribusi Ijazah bagi siswa yang belum tuntas. Hal ini terutama terjadi pada tingkat SMA/SMK sederajat.

“Ombudsman mencatat ribuan ijazah tertahan di sekolah dan belum didistribusikan ke siswa-siswi. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, mulai dari adanya praktek sengaja di tahan oleh sekolah karena belum sempat diambil, belum membayar biaya tertentu, menikah, menjadi TKI, dan lain lain,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Komisi III Kembali Sorot Aset Pemprov

Read Next

Takut Ayah Tiri, Siswi MTs di Pujut Terpaksa Menikah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *