Oleh: H. Abdus Syukur, S.H., M.H.
Delapan puluh tahun perjalanan Polri merupakan usia yang matang bagi sebuah institusi negara. Pengalaman panjang tersebut diharapkan terus melahirkan organisasi yang semakin profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.
Dalam konteks Polda NTB, perjalanan sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 menghadirkan berbagai tantangan yang patut menjadi bahan evaluasi bersama. Berbagai peristiwa yang menjadi perhatian publik menunjukkan bahwa upaya memperkuat kepercayaan masyarakat masih perlu terus dilakukan.
Pandangan ini tidak dilandasi oleh keinginan untuk menyudutkan institusi Polri. Sebaliknya, sebagai jurnalis saya meyakini masih sangat banyak anggota Polri yang bekerja dengan dedikasi tinggi, melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab, bahkan tanpa sorotan publik. Namun demikian, beberapa peristiwa yang mendapat perhatian luas turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi secara keseluruhan.
Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik adalah meninggalnya Brigadir Muhammad Nurhadi di Gili Trawangan. Perkara tersebut kemudian diproses melalui mekanisme hukum dan etik sesuai ketentuan yang berlaku hingga memperoleh putusan pengadilan. Terlepas dari proses hukum yang telah berjalan, peristiwa tersebut menjadi pengingat penting mengenai arti pengawasan internal, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam sebuah institusi penegak hukum.
Perhatian masyarakat juga tertuju pada perkara lain yang melibatkan anggota Polri, termasuk dugaan pembunuhan Brigadir Esco Faska Rely yang kemudian berkembang pada proses hukum lainnya. Berbagai peristiwa tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi institusi dalam menjaga disiplin anggota sekaligus mempertahankan kepercayaan publik.
Di sisi lain, perhatian masyarakat juga kerap mengarah pada penanganan pengaduan masyarakat (dumas). Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pemberitaan media memuat aspirasi warga yang berharap adanya kepastian informasi mengenai perkembangan laporan yang mereka sampaikan.
Perlu dipahami bahwa tidak setiap laporan masyarakat dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Banyak perkara memang berhenti karena belum memenuhi unsur pidana atau alat bukti yang dipersyaratkan. Namun demikian, komunikasi yang terbuka dan penyampaian alasan hukum secara jelas sering kali menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelapor terhadap proses penegakan hukum.
Di sinilah pentingnya pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, dan komunikatif. Masyarakat umumnya lebih mudah menerima suatu keputusan apabila memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum maupun tahapan penanganan perkara.
Harus diakui pula bahwa Polda NTB memiliki berbagai capaian dalam pengungkapan tindak pidana, mulai dari pemberantasan narkotika, pencurian, perdagangan orang, hingga berbagai bentuk kejahatan lainnya. Prestasi tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, pada saat yang sama, sejumlah peristiwa yang melibatkan oknum anggota maupun polemik penanganan laporan masyarakat sering kali lebih mendominasi perhatian publik.
Sebagai jurnalis, saya juga menyaksikan banyak anggota Polri yang menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Bhabinkamtibmas yang hadir mendampingi masyarakat, anggota lalu lintas yang tetap bertugas dalam berbagai kondisi, hingga para penyidik yang bekerja tanpa mengenal waktu merupakan bagian dari wajah Polri yang juga layak mendapat apresiasi.
Momentum Hari Bhayangkara ke-80 kiranya dapat menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat reformasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, membangun komunikasi publik yang lebih terbuka, serta terus menegakkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas tanpa pandang bulu.
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi penegak hukum. Kepercayaan tersebut dibangun melalui pelayanan yang adil, transparan, konsisten, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga.
Selamat Hari Bhayangkara ke-80.
Semoga Polri, khususnya Polda NTB, senantiasa semakin profesional, presisi, dan semakin dipercaya masyarakat melalui kerja nyata, integritas, serta pelayanan yang berkeadilan. (*)
*) Penulis adalah Ketua SMSI NTB dan Ahli Pers.