Komisi III Kembali Sorot Aset Pemprov

F Ketua Komisi III

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Sambirang Ahmadi

MATARAM – Komisi III DPRD NTB meminta Pemprov NTB memutus kontrak kerjasama pengelolaan aset milik Pemprov dengan pihak ketiga. Khususnya bagi aset yang ditelantarkan.

Dari catatan komisi III, masih banyak aset yang belum dimanfaatkan oleh pihak ketiga. “Ini dulu harus jadi perhatian. Kalau tidak kunjung dieksekusi oleh pihak III harus diputuskan kontraknya,” tegas Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, kemarin.

Ekonomi NTB di tahun 2020 dinilai komisi III cukup memburuk. Hal itu tidak lepas dari dampak Covid-19. Kondisi ekonomi daerah dilihat dari bagaimana Pendapat Asli Daerah (PAD) berkurang seperti yang terlihat dalam postur APBD Pemrov NTB. Untuk itu, Dewan meminta kinerja eksekutif di 2021 harus lebih baik.

Salah satu jalan yang bisa dilalui dalam memulihkan APBD NTB dengan memanfaatkan pengelolaan aset milik Pemprov NTB. Bisa dibayangkan total aset keseluruhan Pemprov sebesar Rp 12 T. Sayangnya pendapatan dari aset itu belum dapat membuat tersenyum Pemerintah masih banyak aset yang dilihatnya mangkarak malah yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga belum dilihat maksimal pengelolaannya. Hal itu tentu saja berdampak pada PAD daerah.

“Khusus pengelola aset jadi catatan. kita minta dimaksimalkan,” pintanya.

Kondisi tersebut bukan kali ini saja disuarakan wakil rakyat. Bahkan saat sidang paripurna rekomendasi komisi III juga disampaikannya. Sambirang mengaku dari sekian rekomendasi itu ada yang sudah ditindaklanjuti Pemprov tetapi ada juga yang belum.

“Contohnya kontrak PT GTI sudah ditindaklanjuti. Nah yang lain kita tetap dorong agar lebih dimaksimalkan,” tegas politisi PKS itu.

“Aset mangkark yang tak kunjung juga dieksekusi itu semua harus segera dihidupkan,” tambahnya.

Sambirang mengatakan, ada beberapa aset yang dikerjasamakan dengan pihak III namun belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Malah banyak yang dibiarkan. Daripada merugi Komisi III mendorong agar diputuskan saja kontraknya. Jangan sampai Pemprov terhalangi dengan perjanjian kontrak sementara pihak ketiga malah membiarkan aset tersebut tidak dikelola dengan baik.

Katanya, semua harus dievaluasi termasuk investor yang selama ini di-baik-kan oleh Pemprov tidak bisa berbuat untuk daerah harus disikapi tegas.

“Daripada kehilangan potensi pendapatan, disandra, mending diputuskan kontraknya,” ujarnya lagi.

Sejumlah aset Pemprov yaitu aset yang mangkrak pembangunan NTB Convention Centre (NCC) oleh PT Lombok Plaza dan investor yang akan membangun hotel di eks rumah dinas pimpinan DPRD NTB di Karang Jangkong, yakni, PT Varindo Lombok Inti. Lainnya yang belum banyak dirasakan manfaatnya untuk PAD Pasar Seni di Senggigi yang dipihakketigakan ke PT Rajawali berupa tanah seluas seluas 47 are.

Pasar Seni Senggigi dilakukan melalui pola kerjasama produksi yang kontrak perjanjian ditandatangani pada tahun 1993 dengan jangka waktu 30 tahun dengan besaran royalty pertahun Rp 17.250.000 sampai dengan saat ini. Selanjutnya, Lapangan Golf Golong Di Desa Keru, Kecamatan Narmada yang dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia Coorporation, sesuai surat perjanjian kontrak produksi nomor 39a tahun 1993, selama ini telah menjadi salah satu target pendapatan asli daerah. Akan tetapi kontribusinya masih kecil dikarenakan perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani sejak tahun 1993 dengan jangka waktu perjanjian 70 tahun dengan nilai royalty sebesar Rp 35.000.000.

Lalu ada tanah seluas 1,4 Hektare yang berada di Tanjung Bias Lombok Barat.

Eks rumah dinas seluas 17,4 are dan eks Kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan luas 1.173 meter persegi. Aset lainnya, tanah seluas 3,1 hektare di Kelurahan Cilinaya Cakranegara Kota Mataram yang kini masih terikat kontrak kerja sama pemanfaatan dengan PT Lombok Plaza.

Aset  berupa Lapangan Malomba, lapangan pacuan kuda Selagalas, Pasar ACC Ampenan, bangunan tempat pelelangan ikan di lingkungan Bugis Ampenan, bangunan kantor BPP Bertais, tanah kebun bibit, pusat perbelanjaan Mataram, fasum dan fasos Perum Perumnas di Kelurahan Tanjung Karang dan lainnya.

“12 T itu nilai aset keseluruhan,” pungkasnya.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Enam Desa Akan Laksanakan PAW

Read Next

Ombudsman Beberkan Laporan Masuk

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *