LOBAR—Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Lombok Barat (Lobar) 2025 menjadi sorotan tajam DPRD Lobar. Tingginya SiLPA mencapai Rp337 miliar itu bahkan dianggap peristiwa bersejarah di Lobar.
Angka yang fantastis itu membuat Dewan kecewa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar dalam merencanakan program pembangunan daerah dalam setahun. Bahkan DPRD Lobar mempertanyakan mengapa anggaran sebesar itu bisa mengendap tidak bisa dieksekusi.
“Tadi kita sudah rapat dengan pimpinan komisi, para anggota, dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Di rapat itu ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan, di antaranya soal SiLPA yang tinggi,” ungkap Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi yang dikonfirmasi selepas rapat dengan TAPD, Rabu (1/7).
Sayangnya, rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Fraksi DPRD Lobar tidak membuat DPRD puas. Lantaran, diungkapkan pria yang akrab disapa Mamiq Bajang Sekotong (MBS) itu, TAPD tidak bisa memberikan jawaban pasti atas sejumlah pertanyaan anggota DPRD terkait OPD mana saja yang menyumbang besaran SiLPA itu.
“Tadi kita berbicara by data, tapi kedatangan TAPD itu justru tidak siap dengan datanya. Padahal kita DPRD sudah siap data. Jadi tadi kita tutup rapatnya, dan kita akan berlanjut lagi besok,” keluhnya.
Ketua DPD II Golkar Lobar itu pun menilai tingginya SiLPA ini disebabkan perencanaan yang tidak beres dari Pemkab sehingga tidak maksimal dalam penyerapan anggaran. “Karena itu jangan bangga dengan tingginya SiLPA ini,” kritiknya.
Selain itu, MBS juga mengungkapkan dalam pembahasan dengan TAPD itu muncul pertanyaan soal anggaran SiLPA yang didepositkan ke bank daerah. Dewan mempertanyakan dasar hukum hingga Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah dilakukan terkait itu.
“Mana PKS itu? Belum ada ditunjukkan ke kami, dan lagi-lagi TAPD belum bisa menjawab,” imbuhnya.
Melihat besaran SiLPA ini, Ketua DPRD akan meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah OPD penyumbang SiLPA itu karena anggaran yang diperuntukkan bagi rakyat justru tidak terpakai.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah menilai rapat pembahasan LKPJ kali ini paling efektif. Sebab, hampir semua anggota perwakilan rakyat menyoroti anggaran SiLPA terbesar dalam sejarah Lobar tersebut. Bagaimana tidak jika melihat tahun-tahun sebelumnya hanya angka sekitar Rp160 miliar lebih, di 2025 fantastis meningkat dua kali lipat menjadi Rp337 milar.
“Saya kira siapa pun anggota DPRD atau wakil rakyat pasti akan mempertanyakan besarnya angka SiLPA tersebut,” ungkapnya.
Tingginya SiLPA itu menunjukkan banyak program Pemda untuk masyarakat yang tertunda, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, hingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Politisi Perindo itu menilai keberadaan SiLPA menjadi penghambat pembangunan daerah.
“Di mana-mana SiLPA akan menghambat semua proses (pembangunan). Saya rasa SiLPA ini tidak hanya terjadi di Lobar, tetapi di mana-mana semua daerah pasti punya SiLPA. Cuma menjadi pertanyaan kenapa besar sekali,” imbuhnya.
Besarnya SiLPA itu bahkan dikhawatirkan akan terjadi lagi di tahun anggaran 2026 ini dan jumlahnya bisa bertambah dari sebelumnya. Karena hingga triwulan kedua tahun anggaran 2026 ini, beberapa program pembangunan infrastruktur tidak ada yang berjalan.
“Kami minta Pemda Lobar ayo segera merealisasikan serapan anggaran ini. Karena jika tidak, menunjukkan ketidakmampuan Pemda, khususnya OPD-OPD membelanjakan anggaran daerah,” kritiknya.
Sama halnya dengan para wakil rakyat lainnya, Dr. Syam mempertanyakan kejelasan deposito itu, termasuk bentuk perjanjian kerja sama antara Pemkab Lobar dan pihak bank.
“Kami meminta penjelasannya. Jika ada PKS di dalamnya harus tertuang, jika ada bunga atau penambahan uang yang dihasilkan dari deposito itu, tentu itu harus kembali ke kas daerah,” pungkasnya. (win)