Miris, 3.801 Guru Honorer di Loteng Tanpa Perlindungan Kerja

F siswa 1

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID PULANG: Sejumlah siswa-siswi SMPN 9 Praya Barat saat keluar dari lingkungan sekolah, belum lama ini.

PRAYA – Sungguh miris nasib ribuan guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah. Sampai dengan detik ini, para guru honor di SD bahkan SMP di bawah Dinas Pendidikan belum mendapatkan perlindungan kerja.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Tengah, Chandra Chayono mengungkapkan, data yang pihaknya miliki ada 3.801 orang guru honorer tidak terdaftar sebagai peserta BPJS.

“Sejak sekitar tahun 2014 mereka belum terdaftar sampai sekarang,” ungkapnya kepada Radar Mandalika, Rabu kemarin.
Chandra mengaku, atas kondisi yang memprihatinkan ini. Pihaknya pernah melakukan konsultasi dengan pejabat di Dinas Pendidikan Lombok Tengah sekitar Juli. “Tapi jawaban pak kadis waktu itu, tidak ada anggaran di APBD. Sehingga mereka belum bisa dapat perlindungan dari BPJS,” terangnya.
Padahal kata Chandra, amanat UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS ketenagakerjaan wajib pemberi kerja memberikan perlindungan kepada tenagakerjanya. Dijelaskannya, bahkan warga Negara asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan wajib dapat perlindungan jaminan social tenagakerja.
“Mau bilang apa. Ini sebenarnya wajib lho mas, sekarang guru honorer SMA bahkan SMK sudah mulai jadi peserta BPJS di NTB,” bebernya.
Dia menambahkan data ini hanya baru bicara guru honorer di bawah Dinas Pendidikan. Belum lagi honorer di sejumlah OPD, kantor bupati, kantor DPRD dan lainnya.
“Cukup banyak pokoknya mas. Padahal manfaat kalau jadi peserta begitu besar, semoga soal ini ada perhatian dari pemda,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah HL Muliawan yang dihubungi membenarkan tidak adanya anggaran untuk mendaftarkan ribuan guru honorer sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Memang di APBD tidak ada. BOS juga kita gunakan tidak dibolehkan,” ungkapnya, tadi malam via ponsel.
Untuk itu, Muliawan berjanji akan memperjuangkan anggaran agar guru honorer bisa terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.”Kami akan coba usulkan pada APBD 2022, kalau tahun 2021 sudah tidak ada,” jawabnya.
Muliawan menerangkan, dari data yang dibeberkan pihak BPJS, itu belum termasuk guru honorer di TK bahkan PAUD. Jumlahnya ini jauh lebih besar lagi.
Sementara, dari 3.801 guru honor di dalamnya terdapat guru honorer yang mengantongi SK bupati. Ini juga tidak ada anggaran untuk didaftarkan jadi peserta BPJS.”Honor mereka Cuma 100 ribu per bulan. Kalau guru honor di luar SK bupati itu diberikan honor melalui BOS di sekolah masing-masing,” jelasnya.(red)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dewan Rifa’i: Tiga Tahun Petani Tembakau Merugi

Read Next

Dinas Pertanian Akui Harga Jual Tembakau Jatuh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *