PRAYA – Untuk kesekian kalinya massa yang mengaku dari aliansi mahasiswa Lombok Tengah melakukan aksi demo. Pekan lalu aksi dilakukan di kantor DPRD dan kali ini, Kamis siang dilakukan lagi di kantor dewan baru dilanjutkan ke kantor Bupati Lombok Tengah. Dalam aksinya, mereka menyampaikan rasa kekecewaan atas tidak ada perhatian Pemkab terhadap keberadaa asrama mahasiswa di Mataram. Kondisi bangunan memprihatinkan, sering dijanji akan diperbaiki namun tak kunjung jadi.
“Pemda Lombok Tengah tidak memperhatikan nasib mahasiswa, asrama yang hanya tinggal lantai tanpa atap tidak diperhatikan, jika dibandingkan dengan gedung kantor bupatilantai 5 full beton dan ber AC,” sentil tegas koordinator umum aksi, Radian Hasan.
Dijelaskannya, sebelum Pemkab sudah sepakat menganggarkan perbaikan asrama mahasiswa di Mataram, tapi sekarang hilang kabar.
“Masa hanya saat Pilkada baru bersuara,” katanya.
Dalam tuntutannya, ada dua urgensi didesak. Pertama harus segera ada kejelasan dan prioritas perbaikan asrama mahasiswa, kemudian bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu.
“Kalaupun tidak bisa di APBD-P, minimal ada solusi dan dianggarkan pada APBD murni 2023,” desaknya.
“Kami sudah sampaikan tuntutan kami ini ke DPRD, sudah kata sepakat,” sambungnya.
Anggota Komisi IV DPRD Loteng, Legewarman yang menemui massa aksi mengatakan tahun 2021 sudah disepakati dianggarkan namun dalam kondisi saat ini harus dipahami bahwa pada APBD 2022 munculnya formasi P3K 1.886 orang dan gajinya melalui DAU, ini juga dibebankan ke APBD. Sementara kebutuhan anggarannya Rp 93 miliar.
Dikatakan Lege, kemudian sebagai dasar menarikkan target PAD 115 miliar dan ini untuk realisasinya sampai Juli hanya 30%. Sementara, dewan khawatir proyek-proyek yang dikerjakan sekarang tidak bisa terbayar dan akan terjadi carry over seperti provinsi.
“Maka minta supaya semua OPD pengelola PAD ini lebih serius,” katanya.
Kemudian soal beasiswa disampaikan, hal ini terkait dengan kewenangan kewajiban di daerah pendidikan dasar 9 tahun, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk pendidikan menengah sampai perguruan tinggi itu provinsi.
“Saya tawarkan kedepan untuk dianggarkan pembangunan tapi bukan asrama, karena saat kunjungan saya liat perempuan dan laki-laki berkumpul di sana, hanya ditempati orang tertentu. Saya tawarkan aula mahasiswa Loteng, sebagai area publik dan dikelola aliansi mahasiswa,” saran Lege.
Disamping itu saat aksi di kantor bupati massa diterima Sekda Loteng, Lalu Firman Wijaya. Sekda menjelaskan bahwa dalam instruksi Kemenku, semua Pemda melakukan refocusing anggaran dari apa yang sudah dianggarkan 2020. Semua digeser untuk pencegahan covid- 19.
Belum lagi soal Bansos banyak disalurkan dari pekerja yang di-PHK, penghasilan rendah, vaksin, pengobatan Covid yang tidak murah, dan lainnya. Belum lagi penerima P3K.
“Kami dari eksekutif tidak bisa melaksanakan itu. Kita hanya hidup dari transfer DAU dan DAK. DAK dari pemerintah pusat, jelas programnya tidak bisa keluar. DBHCT juga jelas peruntukannya, kemudian DAU hanya untuk belanja ASN,” jelasnya.
“Alternatif paling memungkinkan, saya akan mengusulkan ke Dinas PUPR untuk melakukan survei teknis bangunan itu, memberikan solusi bangunan aman, ramah dan murah,” sambungnya.(tim)