MATARAM – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat Haris Karnain membantah telah menyelewengkan anggaran darah sebesar Rp150 juta menyusul adanya laporan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Ia menegaskan selama tahun 2025, PMI Lombok Barat tidak pernah menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam kasus ini pun, PMI Lombok Barat, belum menerima informasi resmi terkait detail sumber dana yang dilaporkan oleh pelapor.
“PMI Lombok Barat mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta menjaga situasi yang kondusif sambil menunggu informasi resmi dari pihak berwenang,” kata Haris di Mataram, Rabu (13/5).
Haris mengatakan, PMI Lombok Barat sejatinya menghormati seluruh proses yang sedang berjalan. Dia akan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai lembaga kemanusiaan, Haris, menegaskan PMI Lombok Barat senantiasa berupaya menjalankan pengelolaan keuangan dan tata kelola kelembagaan secara terbuka, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga saat ini, proses audit dan evaluasi pengelolaan keuangan oleh kantor akuntan publik independen masih sedang berjalan sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Hasil final dari proses audit tersebut nantinya akan dikoordinasikan bersama PMI Pusat selaku pembina dan pengarah PMI di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PMI Lombok Barat dalam menjaga tata kelola lembaga yang akuntabel serta memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi.
“Ini bentuk perhatian, kritik, dan masukan dari masyarakat merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan lembaga,” kata Haris.
“Kami menghormati seluruh proses yang berjalan dan tetap berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan kemanusiaan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab,” sambung Haris.
Ia menambahkan PMI Lombok Barat akan tetap fokus menjalankan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat serta terus memperkuat tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.
PMI Lombok Barat juga terbuka kepada seluruh pihak yang ingin memperoleh informasi terkait layanan maupun program-program kemanusiaan yang dijalankan.
Pelaksana Tugas (Plt) PMI NTB Lalu Doddy Setiawan mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan pengawasan internal sebagai struktur pembinaan pengawalan di tubuh PMI Lombok Barat.
“Jadi kami dari provinsi termasuk di UDD PMI Lombok Barat sudah meningkatkan layanan yang baik. Baik pelayanan UDD kita dan pelaksanaan donor darah,” kata Doddy.
Doddy memastikan, adanya laporan di Kejari Mataram terkait indikasi korupsi tersebut masih jauh dari kata korupsi. Sebab, tidak ada kerugian negara dalam operasional UDD.
“Masih terlalu jauh. Kami sampaikan dalam pelaksanaan PMI Lobar on the track. Kami juga sudah melakukan audit,” tegasnya.
Atas laporan ini, PMI NTB akan melaksanakan rapat pleno untuk bertemu antar pengurus membahas laporan di Kejari Mataram tersebut. Hal itu masuk ke dalam satu prinsip kemandirian.
“Dalam AD/ART sudah jelas kepala daerah sebagai pembina. Jadi prinsip kita kemandirian. Meskipun tidak ada hibah kita tetap bekerja,” katanya.
Dia pun berkomitmen akan terus bergandengan dengan Pemda Lombok Barat meski tidak kucuran dana hibah yang diberikan oleh Pemda Lombok Barat.
“Kita tidak berbicara politik. Kewajiban kepala daerah harus tahu perkembangan di PMI karena dia sebagai pembina,” tandasnya. (jho)