KPK: Tidak Boleh Terbit Sertifikat

  • Bagikan
F orang KPK
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Budi Waluya

MATARAM – Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) RI menegaskan tidak boleh ada pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) pada lahan aset Pemprov NTB yang ada di Gili Trawangan seluas 65 Ha. KPK menyebutkan jika sampai keluar SHM dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu artinya ada penyimpangan sehingga bisa dipidana.

 

“Kalau sesuai peraturan nggak boleh ada SHM. Kalau diterbitkan BPN bearti ada penyimpangan dan bisa dipidana,” tegas Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah V KPK RI dan Kasatgas II Wilayah V KPK, Budi Waluya didampingi Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim dalam acara Koordinasi dan Supervisi di Mataram, kemarin.

 

Budi mengatakan tanah milik Pemerintah itu sudah ada Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nya sehingga jika HPL diterbitkan SHM sudah barang tentu bermasalah di BPN. Dalam perkara aset Pemprov di Gili Trawangan yang awalnya terjadi kontrak bersama PT Gili Trawangan Indah (GTI) itu KPK telah lama memantaunya. Kontrak kerjasama dengan GTI itu tidak berjalan. KPK sejak awal kita melihat masih terus ada masalah dimana  kontribusinya untuk PAD daerah sangat minim. Sehingga Pemprov NTB kemudian mengambil langkah pemutusan kontrak.

 

“Kita (kemudian) merekomendasikan Pemprov agar dilakukan penertiban pemulihan asetnya. Setelah sekian  lama berproses, saat ini dipegang oleh pemprov. Maka silahkan Pemrpov memanfaatkan aset itu dengan maksimal,” paparnya.

Sejak terjalin kerjasama dengan PT GTI selama 24 tahun telah banyak bangunan. Namun tentu tidak mudah mengambil langkah merobohkan semua bangunan itu. Dalam hal ini Pemprov dipersilahkan memanfaatkannya termasuk menjalin kerjasama dengan penduduk lokal. Tentunya masyarakat harus sadar memakai lahan Pemda harus bisa memberikan kontribusi.

 

“Untuk memakai laham Pemda harus bayar dong sewanya,” katanya.

 

Dalam hal ini KPK mengingatkan jika penduduk lokal telah menjalin kerjasama maka tidak boleh bekerjasama dengan pihak lain tanpa sepengatahuan Pemprov.

 

“Mislanya kerjasama Pemrpov dengan lokal, lalu lokal lagi kerjasama dengan bule maka Pemrpov harus tahu. Jika tetap dibiarkan (sengaja tidak beritahu) Pemprov maka itu bisa terjadi pelanggaran,” katanya.

 

Budi menjelaskan salah salah satu yang menjadi atensi KPK bagaimana penataan aset. Jangan lagi ada penelantaran lagi.

“Aset aset uang bermasalah kita bantu  penyelesaiannya. Jangan ada penelantaran lagi. Kita bersihkan,” tegasnya.

 

Dicontohkannya jika ada aset Pemda digugat pihak ketiga maka KPK tentu akan mengawal sampai tingkat persidangan jangan sampau ada yang bermain termasuk di hakim. Untuk di NTB sendiri selain aset di Gili Trawangan beberapa aset lain yang menjadi perhatian misalnya lapangan Golf Golong seluas delapan hektar dengan salah satu perusahaan asing yang sudah mengelola aset tersebut selama belasan tahun. Ada juga tanah Pemprov NTB di Desa Gerupuk Pujut yang diklaim masyarakat setempat yang mengaku sebagai ahli waris dan juga aset di Gedung Wanita Udayana Mataram tepatnya di samping kantor Bawaslu NTB yang juga sedang digugat.

 

“Tata kelola aset daerah pentinh dibenahi karena banyak Kepala Daerah yang berpotensi melakukan penyalahgunaan aset. Kami di KPK salah satu fungsi kami koordinasi pencegahan. Lalu pendidikan  anti koruspi, pencegajan dan penangkapan,” paparnya.

 

 

Sementara itu, Insepktur Insepktorat NTB, Ibnu Salim mengatakan kehadiran KPK itu dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian maupun penuntasan aset Pemprov.

 

“Misalnya Sertifikatanya, penguasaan aset itu secara hukum baik  the fakto maupun the jure, aset yang belum dikerjasamakan mana saja dan bagaimana penyelesaiannnya jika masih ada bermasalah,” terang Ibnu.

 

Prinsipnya bagaimana KPK msndorong  percepatan peningkatan tata kelola aset, produktivitas aset yang bermuara bagi pendapatan daerah sebesar sebesarnya.

 

“Jadi bukan pengeluarannya aja yang diatensi tapi penerimaanya juga. Kemarin pengelaurannya. Sekarang penerimaannya benar nggak, ada dikorup nggak,” terangnya.

 

 

“Kalau ada hambatan ekternal nanti KPK yang akan bantu,” sambungnya.

 

Sementara itu Insepktorat menilai langkah kerjasama Pemprov dengan warga lokal itu dilihatnya positif.

 

“Yang penting dimanfaatkan untuk masyarakat dan dimanfatakan untuk PAD yang nantinya untuk pembangunan masyarakat juga,” katanya.

 

Ibnu juga menyinggung jika masyarakat kembali melakukan kerjasama dengan pihak lain menurutnya sepanjang diketahui Pemprov dan tidak bertentangan dengan Perjanjian yang dibuat Pemprov.

 

“Pemprov bisa memutus kerjasama itu kalau tidak sesuai dengan klausul kontrak kerjasama dengan Pemprov,” terangnya.

 

Mengenai jumlah kontribusi masyarakat itu sebetulnya menjadi ranah BPKAD termasuk potensi PAD yang didapatkannya. Yang jelas kerjasama baru baru itu merupakan permulaan yang nantinya bisa ditinjau kembali dua tahun kemudian.

Ibnu menegaskan tata kelola aset menjadi bagian penting dari penialian daerah  mendapatkan predikat Wajat Tanpa Pengecualian (WTP).

 

“Sikap Pemprov tepat. Sejak sekian lama bermasalah,” pungkasnya. (jho)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *