Kanwil Kemenkum NTB Terima Studi Tiru KPU NTB, Berbagi Kunci Sukses Raih WBBM

‎Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menerima kunjungan studi tiru pembangunan Zona Integritas (ZI) dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (28/4), di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
‎
‎Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Pimpinan Tinggi Pratama, serta para Ketua Kelompok Kerja Pembangunan ZI. Turut hadir Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Anshori Wijaya, beserta jajaran.
‎
‎Ketua Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum NTB, sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, menyampaikan peningkatan kualitas layanan Kanwil Kemenkum NTB tetap dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen menjaga standar pelayanan.
‎
‎Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam arahannya menegaskan pentingnya peran pelayanan sebagai wajah organisasi. “Area pelayanan merupakan wajah organisasi yang mencerminkan kualitas layanan kita. Proses meraih WBBM bukanlah hal yang mudah karena penilaian dilakukan secara detail hingga ke seluruh unsur, mulai dari _outsourching_, _security_ hingga seluruh pegawai,” ujar Milawati.
‎
‎Milawati menambahkan bahwa keberhasilan meraih WBBM merupakan keberlanjutan dari melaksanakan inovasi pada saat meraih WBK pada tahun 2020, melalui proses penguatan yang konsisten.
‎
‎Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Ansori Wijaya, menyampaikan apresiasi atas penerimaan kunjungan studi tiru. “Kehadiran Ibu Kakanwil disini merupakan bentuk komitmen pimpinan dalam membangun ZI,” ujarnya.
‎
‎Mars Ansori Wijaya menambahkan bahwa KPU Provinsi NTB telah memulai pembangunan ZI sejak tahun 2020 dan berhasil meraih predikat WBK pada tahun 2022. Berbagai inovasi juga telah dikembangkan untuk mendukung peningkatan kinerja, di antaranya aplikasi pengelolaan arsip, sistem pengaduan, hingga integrasi data internal.
‎
‎Dalam sesi knowledge sharing, I Gusti Putu Milawati memaparkan perjalanan pembangunan ZI yang dimulai sejak tahun 2019 hingga berhasil meraih predikat WBBM pada tahun 2025. Keberhasilan tersebut didukung oleh pemenuhan enam area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
‎
‎Berbagai inovasi layanan turut diperkenalkan, seperti BILADU (Mobile Layanan Terpadu), PERESEAN (Pengunggahan Raperda Seputar NTB), SIPARIS (Sistem Pelaporan dan Pengaduan Notaris), E-DESAKU (Elektronil Desa Sadar Hukum), MAYURE (Autoreply WhatsApp, dan PELUNGGUH (Pelaporan-Unggah-Unduh Dokumen), yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
‎
‎Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Kanwil Kemenkum NTB dan KPU Provinsi NTB dalam mendorong percepatan pembangunan ZI.(red)