Kantor Disegel, Sekdes Dipecat, Pelayanan Lumpuh

F Segel

FOTO KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID SEGEL: Massa aksi saat menyegel kantor Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Rabu kemarin.

PRAYA – Kantor Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang disegel puluhan massa demo dari Gerakan Pemuda dan Rakyat (Gapura), dan  Forum Komunikasi Pemuda Dasbar, Rabu siang kemarin. Selain menyegel kantor desa. Aksi ini berbuntut panjang dengan berujung pemecatan Sekdes sesuai tuntutan pendemo. Akibatnya, pelayanan di kantor desa lumpuh dan sampai saat ini segel belum dibuka.

Koordinator aksi, Adipati menyampaikan beberpa point tuntutan. Pertama soal transparansi pengelolaan APBDes, kemudian kejelasan dana BUMDES, pemerataan pembangunan, dan terkit dana covid-19.

 “Kami minta RAB satgas covid-19 desa, masak hanya beli ember dan masker saja habiskan Rp 126 juta,” katanya saat orasi.

Adipati menegaskan, dimana data bantuan social (Bansos) JPS Bersatu, JPS gemilang, dan BLT DD diminta massa aksi direvisi, mengingat banyak tidak teparan sasaran. “1,4 miliar hanya membangun di beberapa dusun dan hanya mengerjakan talud, dan kemana dana lainnya? Kalau tidak jelas kami akan laporkan ke kejaksaan,” ancamnya.

Dia mengatakan, massa aksi melakukan penyegelan kantor desa dan menduduki kantor desa apabila tuntutan massa aksi belum diindahkan dan dilaksanakan.

Sementara, Ketua BPD Desa Dasan Baru, Muksin yang hadir di hadapan massa aksi sebagai penyampai keputusan kades mengatakan. Sesuai kesepakatan bersama pemerintah desa dan kecamatan.

Katanya, dalam surat keputusan kades memberhentikan sekdes (sikat, red) dan mengangkat sekdes baru sesuai tuntutan masyarakat. “Saya hanya membacakan surat keputusan, karena ini merupakan amanah dari pak kades,” katanya di depan massa aksi.

Terpisah, Kades Dasan Baru, M Zaenudin MN  yang dikonfirmasi wartawan Radarmandalika.id group mengatakan, pihaknya memang tidak akan hadir mengingat adanya rapat di kantor PU dan BWS.

Katanya, dalam pemecatan sekdes telah dilakukan sesuai tuntutan. Kemudian terkait permintaan dokumen APBDes, harusnya ada rekomendasi dari BPMD. Kalau ada rekomendasi, kami akan berikan datanya,” jawabnya.

Namun pihaknya menyayangkan penyegelan dilakukan, mengingat banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dilakukan di desa. (r2)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Parah, Mataram Masuk Lima Besar Nasional Covid-19

Read Next

Pemerintah Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *