Jebol, APBD Kota Mataram Defisit 80 Miliar

F Wali Kota

H Ahyar Abduh

MATARAM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram mengalami defis hingga Rp 80 miliar. Di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19. Namun, defisit anggaran ini akan ditutupi melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2019.

Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh mengungkapkan, program yang direncanakan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak akan berpengaruh dengan adanya defisit anggaran yang mencapai Rp 80 miliar. Karena, akan ditutup dengan Silpa anggaran tahun lalu. Sehingga, pihaknya tidak khawatir meski terjadi defisit.

“Bukan berarti dengan defisit itu kita berutang. Jadi tidak masalah,” kata dia, pekan kemarin.

Menutur Ahyar, dalam sistem penyusunan anggaran defisit tidak menjadi masalah karena ada ketentuan dan persentasenya. Dalam arti, meskipun terjadi defisit dalam rencana anggaran nanti akan ditutup melalui Silpa. Sebab, anggaran harus berimbang dalam menjalankan program yang direncanakan.

“Jadi defisit dalam perencanaan kita, itu artinya bahwa akan ditutup dari Silpa tahun 2019,” jelas Wali Kota Mataram dua priode itu.

Pemkot Mataram sebelumnya mengalokasikan anggaran penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 cukup besar. Nilainya mencapai Rp 135 miliar yang diambil dari refocusing anggaran APBD Murni 2020. Di satu sisi, pendapatan daerah Kota Mataram tergerus gara-gara pandemi.

“Sekalipun pendapatan kita sangat terpengaruh akibat covid, tapi kita tidak khawatir. Kenapa, karena Silpa kita juga masih cukup besar,” ungkap Ahyar.

Dia tidak menyebut berapa Silpa tahun 2019. Namun, berdasarkan data yang ada sebelumnya, bahwa Silpa tahun 2019 mencapai Rp 106 miliar. Diantaranya,  bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram Rp 3,337 miliar, dana JKN Rp 2,161 miliar yang dikelola puskesmas, dana BOS yang dikelola masing-masing sekolah mencapai Rp 2,685 miliar, dan lain sebagainya.

Kata Ahyar, Silpa tahun 2019 itu akan segara dipakai di APBD Perubahan 2020. Setelah penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran — Prioritas Plafon Anggaran Smenetara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2020 antara eksekutif dengan legislatif.

 “Harus segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat,” cetus dia.

Mengingat waktu yang cukup singkat bagi OPD untuk mengeksekusi anggaran. Pembahasan APBD Perubahan 2020 diminta segera diselesaika. “Sehingga, APBD Perubahan bisa cepat selesai. Maka semua program bisa dilaksanakan secepatnya. Sehingga, bisa selesai tepat pada waktunya,” jelas Ahyar.

Dia mengingatkan semua Pimpinan OPD agar bekerja ekstra dan cepat. Dalam mengeksekusi anggaran di APBD Perubahan 2020. OPD sebaiknya menyesuaikan program yang akan dijalankan. Supaya nanti tidak menjadi beban OPD terkait.

“Jangan sampai ada program yang kemudian tidak bisa diselesaikan pada akhir tahun ini,” kata Ahyar. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Dapat Bantuan Ternak dari Pemerintah dan Pemprov NTB

Read Next

Partisipasi Pemilih Berpotensi Merosot

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *