FKD Loteng Sorot Kerjasama NTB dengan Bali

F FKD

DOK PRIBADI FOR RADAR MANDALIKA Suasto Hadiputro Armin

PRAYA- Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Lombok Tengah, Suasto Hadiputro Armin menyoroti perjanjian kerjasama pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah Bali belum lama ini. Pasalnya, kerjasama yang berkaitan dengan penyambutan ajang perhelatan internasional MotoGP 2021 tersebut dinilai akan merugikan sumber daya manusia (SDM) Lombok Tengah dan NTB.
“Secara normative termasuk dirugikan, mereka sudah pintar, otomatis mereka menghendel semua nanti,” yakinnya, Kamis kemarin.
Menurut Ketua FKD, jika perjanjian kerjasama tersebut justru menghambat penyerapan tenaga kerja dan produk lokal, termasuk juga nantinya membuat UKM di lingkar dan penyangga kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika tidak dapat bersaing, tentunya ini akan menjadi masalah kedepan.
“Ini untuk kemaslahatan penduduk setempat, jangan sampai lapangan kerja di depan mata, namun warga terus bekerja ke luar negri,” sentilnya.
Suasto menjelaskan, saat ini desa penyangga KEK masih belum tersentuh oleh pemerintah, baik dari sisi program pemberdayaan maupun program lain. Pemdes sebutnya membutuhkan sinergitas dengan pemerintah daerah. Seperti dalam penyediaan kebutuhan telur, beras dan sayuran. Pemda semestinya memiliki pola kerja untuk membagi setiap desa agar menyipakan kebutuhan, misalnya, Ungga menyedikan suplay telur, desa lain menyuplai beras, dan lainnya.
Ditegaskannya, dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pemda hanya membutuhkan pemetaan yang memadai dengan sumber daya setiap desa. Dengan demikian, setiap desa akan mendapat manfaat secara maksimal dari perlehatan internasional tersebut.
“Desa jangan sampai jadi penonton saja, kebutuh banyak, kenapa tidak dibagi setiap desa untuk menyiapkan kebutuhan,” sentilnya.
Hal ini juga lanjutnya dapat dilakukan pada penyediaan akomodasi home stay, dengan memanfaatkan rumah warga yang ada di sekitar penyangga tentu akan memberi pengasilan yang memadai bagi masyarakat. Pemerintah hanya perlu memberikan suntikan modal agar pengelolaannya sesuai dengan standar yang dibutuhkan.
Selain itu, pria yang juga Kades Ungga ini menyinggung soal koodinasi pemerintah daerah dengan desa yang sampai saat ini nihil. Desa penyangga belum tersentuh sama sekali oleh pemda maupun pihak ITDC sebagai tangan kanan pemerintah untuk pengembangan kawasan.
“ Sinyal- sinyal untuk bersinergi sampai saat ini masih belum ada,” tegasnya.
Menyinggung kerjasama soal penyediaan supenir, Suasto menjelaskan sejak lama sudah berkoordinasi agar sumber daya lokal dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Desa Ungga sebagai pengrajin perak sebutnya mampu untuk menyediakan supenir tersebut asal ada bantuan modal dari pemerintah.
“ SDM kita sudah punya tinggal modal agar bisa melakukan produksi lebih banyak,” tegasnya.
Dengan bekerjasama dan bersinergi bersama pemerintah desa, Suasto mengaku pemerintah tidak akan bingung sendiri. Sebab setiap kebutuhan akan dihandel oleh setiap desa yang sudah diberikan tanggung jawab.
Dia berharap ajang motoGP tersebut dapat menaikkan taraf hidup masyarakat Lombok Tengah sesuai hajatannya. Kebijakan kerjasama mesti mampu menyerap SDM lokal dengan maksimal, jangan sampai justru orang luar yang menikmati hasil dari even tersebut.
“ Supaya MotoGP ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat, bukan sekelompok orang apa lagi kelompok luar,” tegasnya. (ndi)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Jaksa “Kebut” Kasus Insentif Nakes dan BBPD UTD

Read Next

Dewan Minta Pemkab Lobar Jangan Diam !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *