Dewan Minta Pemkab Lobar Jangan Diam !

img1617922581709

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Nauvar F Farinduan, Abu Bakar Abdullah

Polemik Harus Sikapi Masalah Pabrik Limbah//SUB
LOBAR — Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan (Dapil) Lobar-KLU, Nauvar F Farinduan angkat bicara soal pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 milik Pemprov NTB di Desa Buwun Mas Sekotong. Pembangunan itu belum memiliki Amdal dan IMB. Menurut Farin, Pemkab Lobar harus mengambil langkah nyata dalam menanggapi permasalahan ini. Tidak hanya melempar isu. Namun mendengarkan aspirasi langsung masyarakat di lingkaran pabrik itu untuk menjadi acuan dikeluarkan atau tidak rekomendasi izinnya.
“Menjadi keharusan Pemkab, karena kalau hanya masyarakat saja yang bersuara agak sulit, apalagi sifatnya sporadik. Tapi kalau Pemkab dalam hal ini bupati secara jelas dan nyata menyampaikan instrumen (langkah), apalagi belum terpenuhi syarat administarasi,” jelas ketua DPC Gerindra Lobar itu saat dikonfirmasi, kemarin.
Ia menyarankan Pemkab mendengarkan langsung keinginan warga Buwun Mas dan berdiskusi untuk langkah yang diambil. Kemudian mengambil langkah strategis seperti yang dinginkan dan diharapkan masyarakat. “Mengenai syarat administrasi (izin) yang belum terpenuhi (provinsi), Pemkab menjadi bentengnya. Jangan juga Pemkab mendiamkan saja, jangan sekadar melempar isu dan opini,” sarannya.
Langkah nyata itu, menurut pria asal Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung ini, perlu dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Salah satunya dengan aktif berkoordinasi dengan Dinas LH Provinsi NTB. Hal itu dinilai Farin menjadi langkah krusial yang segera harus diambil pemkab. Farin juga tidak akan tinggal diam dan siap menyuarakan langsung ke Gubernur NTB.
“Saya secara pribadi akan menyuarakan ke Gubernur dan kepala dinas LH provinsi,” tegas Farin.
Kesepahaman antara Pemrov dan Pemkab Lobar serta masyarakat, kata Farin harus ada. Sehingga ada solusi atas permasalahan ini, terutama kemanfaatannya bagi masyarakat, hingga berkontribusi untuk daerah.
Menanggapi tindakan Pemprov NTB yang membangun lebih dahulu baru mengurus izin di Lobar, Farin menilai langkah Pemprov menunjukkan ketidakpatuhan terhadap syarat administrasi pembangunan sesuai regulasi. Sebab langkah itu tentu tidak dibenarkan. “Apalagi kita berbicara limbah ini kan harus ada Amdalnya. Ini harus jelas dan pasti untuk menjadi acuan dan rujukan baru berbicara faktor lain seperti kemaslahatan masyarakat hingga perekonomian,” kritik anggota Komisi IV DPRD NTB itu.
Ia pun setuju jika ada anggapan Pemprov tak memberi contoh yang baik dalam pengurusan syarat pembangunan. Bahkan ia mengharapkan hal ini tak terulang kembali. Bagaimanapun bagi Farin, dampak limbah akan dirasakan masyarakat sekitar pabrik itu maupun umumnya.
“Buat saya yang terpenting kepatuhan administrasi itu, dan Pemkab Lobar menjadi benteng atas hal itu,” pungkasnya.
Kritik juga datang dari anggota Komisi II DPRD Lobar, Abu Bakar Abdullah. Politisi PKS ini sangat menyesalkan pembangunan tanpa izin yang dilakukan Pemprov. Menurutnya hal ini menjadi indikasi buruknya komunikasi pembangunan pemerintah provinsi dengan kabupaten dan Kota. “Seharusnya hal semacam ini dituntaskan di awal sebelum proyek kementrian ini diterima dan dilaksanakan,” kritiknya.
Sampah dan limbah, kata Abu harus dikendalikan. Diolah menjadi potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelestarian lingkungan. Sehingga saatnya pemda memperkuat kolaborasi multipihak. “Padahal momentum kebangkitan di NTB di depan mata, Bayangkan akan ada potensi 150 ribu orang di luar NTB akan datang dan pasti berpotensi menghasilkan sampah dan limbahnya,” jelasnya.
Tak sampai situ, Abu juga meminta kepala daerah dan bupati segera mengambil solusi bersama untuk kepentingan rakyat. Masalah bagi hasil yang diperoleh Pemkab dari pengolahan limbah itu harus jelas. Karena itu, ia mendorong perlu dibahas seperti apa perjanjian atau MOU Pemkab dengan Pemprov. Mengingat Lobar sebagai lokasi pengolahan limbah harus mendapatkan porsi paling besar. “Disana potensi PAD tinggal lihat di perjanjian kerjasama provinsi, Kabupaten Lobar. Lobar harus kuat di perjanjian sebagai daerah yang dijadikan tempat pengolahan limbah harus punya porsi paling besar,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, Budi Darmajaya mengaku belum ada pembicaraan bagaimana formulasi bagi hasil tempat pengelolaan limbah medis di Sekotong ini oleh Pemprov. Karena bupati juga sudah mengarahkan pembahasan ke arah situ. “Ini yang perlu dibahas oleh provinsi, apa yang kita (Lobar) dapat? Mungkin masing-masing desa atau kecamatan apa dapatnya (formasi bagi hasil). Selama ini kita tidak pernah diajak membahas itu,” tegas Budi.
Menurutnya hal ini harus jelas formulasi bagi hasilnya, seperti halnya pengelolaan TPA regional Kebon Kongok. Justru Pemkab Lobar menyetor biaya untuk sewa tempat pembuangan sampah di sana. “Bagaimana dengan formulasi di tempat pengolahan limbah medis,” tanyanya.
Menyinggung statemen pemprov yang mengklaim sudah memenuhi kelayakan dari sisi Amdal, Budi sebaliknya mempertanyakan apa dasarnya mereka menerbitkan. Karena selama ini Pemkab Lobar, khususnya DLH belum pernah diundang untuk pembahasan. Sehingga DLH belum pernah mengeluarkan rekomendasi.
“Kalau layak dari sisi Amdal, mana? Kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lobar, H Ahmad Subandi mengatakan sejauh ini sudah ada pengajuan permohonan IMB dari dinas terkait di pemprov. Namun hanya secarik kertas tanpa dilengkapi bahan-bahan persyaratan. Padahal untuk IMB, ada beberapa syarat yang perlu dilengkapi. Seperti kajian rekomendasi TKPRD, hingga kajian teknis dari OPD terkait lainnya. Sebab nantinya dari rekomendasi itu akan dicantumkan keperluan kelengkapan apakah perlu melengkapi UKL UPL ataukah Amdal. “Nantinya itu dikaji oleh DLH,” sambungnya.
Kalau ada surat keputusan kelayakan lingkungan (SKKL) diterbitkan oleh bupati sebagai dasar pihaknya menerbitkan izin lingkungan. Setelah lengkap IMB, kalau butuh izin operasional barulah diproses setelah ada IMB. “Dia boleh beroperasi kalau sudah ada IMB. Tapi yang diajukan ini hanya surat, tidak ada bahan-bahan syarat. Apa dasar kita mau proses IMB,” ujarnya. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

FKD Loteng Sorot Kerjasama NTB dengan Bali

Read Next

Perjalanan AIPDA Lalu Salahudin, Peraih Juara I Lomba Dai Kamtibmas

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *