Dewan Loteng Sampaikan Laporan Pembahasan Ranperda

IMG 20210707 WA0080

IST/RADARMANDALIKA.ID Sri Retnowati

PRAYA – Anggota DPRD Lombok Tengah melalui Komisi IV menyampaikan laporan pembahasan dua Rancangan Peraturan Dareah (Ranperda) masing-masing terkait penyelenggaraan kearsipan dan kabupaten layak anak. Laporan ini disampaikan pada sidang paripurna pada Senin (5/7).
Juru bicara Komisi IV, Sri Retnowati S.Sos, menyampaikan, beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah telah menyampaikan 3 rancangan peraturan daerah di mana 2 diantaranya adalah tentang penyelenggaraan kearsipan dan kabupaten layak anak pada rapat paripurna tanggal 18 Juni 2021 yang diperkuat dengan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 3 tahun 2021.
“Untuk melaksanakan amanat tersebut, kami dari Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan pembahasan yang dimulai sejak tanggal 21 Juni sampai dengan 2 Juli 2021 dengan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti tenaga ahli dari Universitas Mataram, IPDN, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah,” terangnya.
Pada dasarnya, komisi IV bersama seluruh stakeholder lainnya memandang bahwa hal tersebut sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian dengan keterbatasan waktu yang hanya dialokasikan selama lima hari kerja untuk membahas 2 rancangan peraturan daerah, komisi IV hanya mampu menyelesaikan sebagian dari substansi muatan materi yang tertuang dalam Perda tersebut.
“Tujuan pembentukan Peraturan Daerah secara rinci mengenai ruang lingkup tidak masuk ke bab 1 Untuk ruangan itu bisa dalam bab tersendiri. Tetapi tidak menggunakan ayat. Sedangkan sumber daya kearsipan yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 di hapus saja,” terangnya.
Didalam pasal berikutnya, yakni pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 ayat 1 ketentuan pasal tersebut yang merupakan isi dari pasal 24 tidak menggunakan acuan. Pasal 28 ayat 1 pasal 29 ayat 1 pasal 30 ayat 1 dan pasal 39 ayat 1 rumusannya perlu diperbaiki karena ketentuan pasal 30 ayat 1 mengatur dalam pasal 27.
“Akan tetapi bukan pemeliharaan arsip dinamis yang diatur dalam pasal 27 huruf C. Juga, tidak ada ketentuan sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban atau perintah tersebut ,” sebut dewan fraksi PKS tersebut.
Dijelaskan, dalam ketentuan yang terdapat dalam Ranperda tentang kabupaten layak anak landasan sosiologis dan landasan yuridis belum tampak dalam konsideran karena landasan tersebut menjadi alasan sebagai bentuk justifikasi mengapa dibentuk pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 dan pasal 6
“Di sini, penggunaan sistem numbering keliru karena menggunakan angka, jadi harus dirubah menggunakan huruf a b c dan seterusnya. Hak anak ini kurang jelas sistematikanya dikaitkan dengan substansi pengaturan maka elaborasi kedalam pasal berikutnya ada yang tidak dilakukan,” ungkap anggota dewan dapil Jonggat-Pringgarata ini.
Dalam pasal 15, sanksi administratif pasal 15 tidak ada rumusan norma yang dapat dikenakan sanksi administratif. Pada pasal 20 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 huruf b, pasal 20 ayat 2 tidak memuat norma yang dikenakan sanksi tetapi ada sanksi administratif bagi pelanggar pasal dalam rancangan peraturan ini. Beberapa kalimat belum terdapat penjelasannya.
“Seperti contoh, apa itu sekolah ramah anak pada pasal 20 ayat 3, apa itu forum anak pada pasal 10 dan apa itu masyarakat aktif pada pasal 14. Tidak ada pembinaan dan pengawasan dan koordinasi, semestinya sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten layak anak,” imbuhnya.
Terkait penggunaan frase tanggung jawab, dalam beberapa pasal di dalam rancangan peraturan daerah ini hanya melahirkan kewajiban moral yang tidak berimplikasi pada sanksi hukum tetapi sanksi moral dan tidak melakukan kewajiban hukum yang berimplikasi pada sanksi hukum.
“Mempertimbangkan masih banyaknya substansi materi muatan yang harus disesuaikan, maka kami dari komisi IV bersama bagian hukum Setda Lombok Tengah beserta jajaran OPD terkait bersepakat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap substansi materi muatan tersebut untuk selanjutnya dilaksanakan fasilitasi ke Gubernur,” pungkas srikandi Komisi IV ini.
Sementara itu, Juru bicara Komisi II, HL Kelan menyampaikan, terkait penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan ini, Komisi II telah mengundang beberapa elemen masyarakat untuk berdiskusi antara lain, beberapa pimpinan toko ritel atau swalayan, perwakilan dari konsumen, perwakilan dari pedagang kaki lima, perwakilan dari koordinator Pasar Jelojok dan Pasar Renteng. Serta beberapa lembaga masyarakat seperti bagian ekonomi, bagian hukum dan beberapa masukan serta saran yang telah dan dijadikan sebagai referensi untuk lebih menyempurnakan dan melengkapi isi atau materi substansi daripada ananorgani
“Sehingga Alhamdulillah setelah didiskusikan dengan beberapa lembaga dalam masyarakat yang diajukan ke pimpinan dalam sidang paripurna semua setuju untuk dibahas lebih lanjut menjadi sebuah rancangan peraturan daerah dan diproses lebih lanjut oleh Komisi II yang dipercayakan untuk bisa menjadi peraturan daerah,” ujar Politis Partai Golkar tersebut.
Kemudian, proses berikutnya pihaknya bersama beberapa lembaga antara lain dari akademisi mengundang dari stake holder dari beberapa pimpinan OPD seperti Dinas Perdagangan yang dari awal sampai selesai pasal demi pasal bab ini akan dibahas selalu hadir.
“Alhamdulillah beliau telah menunjukkan loyalitasnya kepada pemerintah daerah, tanggung jawabnya sebagai pimpinan Dinas Perdagangan sehingga ini sebagai informasi perlu diberikan apresiasi yang tetap menunjukkan tanggung jawab dan melayani,” terangnya.
Kemudian, pihaknya juga telah mengundang dari Dinas Koperasi dan UMKM. Akan tetapi pihaknya hanya mendapatkan kalimat atau kata siap namun orangnya sekalipun tidak pernah datang. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan sekalipun tidak pernah bersama-sama padahal dari Dinas Koperasi dan Perhubungan sangat penting untuk hadir karena banyak substansi materi berkaitan dengan dua dinas tersebut.
“Berikut kami undang dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Atap, beliau hadir dari awal sampai selesai. Alhamdulillah banyak masukan saran yang diberikan baik itu datang dalam tata cara penyusunan data dan fakta maupun yang berkaitan dengan aturan hukum dan sebagainya menambah kesempurnaan daripada pembahasan atau proses,” ujarnya.
“Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 khususnya pasal 18 ayat 1 dan ayat 3 dinyatakan bahwa sebuah desa ditetapkan oleh Gubernur maka menyampaikan hasil pembahasan kami ke gubernur untuk dievaluasi 15 hari maka hasil pembahasan suaranya ini tidak bisa ini kepada pimpinan kami akan menunggu 15 hari ke depan setelah keluar hasil evaluasi. Lewat kesempatan yang sangat baik ini kami mohon untuk penambahan waktu 15 hari ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan pendapat akhir atas pandangan masing-masing komisi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menyampaikan, total ada empat Ranperda telah dibahas dan disetujui bersama. Meskipun Perda tentang pengelolaan kearsipan dan kabupaten layan anak masih ada sedikit pembahasan dan penyebab-penyebab bahannya namun pada prinsipnya telah disetujui itu yang paling penting.
“Dalam perjalanan membahas Ranperda ini bukanlah perkara mudah banyak waktu yang telah diluapkan hingga kita sampai pada agenda semuanya bisa terselesaikan dengan penuh dedikasi yang merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh masyarakat menduduki tempat ini,” tegas bupati.
Sekali lagi pihaknya sampaikan terima kasih apresiasi yang seluas-luasnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Loteng. Adapun barangkali dalam proses pembahasan terjadi silang pendapat, melalui jembatan ini pihaknya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.
“Insya Allah setiap kekurangan agar menjadi bahan introspeksi diri kita untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya marilah kita tetap bertekad bersama membangun daerah yang sama-sama kita ini dengan modal semangat bersama,” pungkasnya. (tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Lockdown Lagi, ASN UIN Mataram Positif Covid-19

Read Next

Portal Pendaftaran CPNS Sering Error

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *