Cegah Perkawinan Anak, Pemprov Setengah Hati

F Lakpesdam NU NTB

IST/RADAR MANDALIKA Muhammad Jayadi

MATARAM – Upaya pencegahan perkawinan anak melelui peraturan daerah secara resmi telah ditetapkan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi peraturan daerah (Perda) Nomor 05 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, tertanggal 3 Juni 2021. Sebelumnya, rancangan Perda ini mendapatkan apresiasi dan dukungan dari banyak kalangan, lokal maupun nasional. Utamanya dukungan dari aktivis/pegiat perlindungan anak dan perempuan.

Perda ini menjadi perbincangan banyak kalangan, konon karena merupakan perda pertama dan satu-satunya di Indonesia. Namun setelah di Perdakan, justru hasilnya mengecewakan dan tidak sesuai dengan ekspektasi publik.

“Kami kecewa begitu melihat hasil akhir dari Perda pencegahan perkawinan anak ini,” ungkap Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Muhammad Jayadi, kemarin.

Keunggulan Perda yang konon peratama kali ada di Indonesia ini hilang, pengaturan tentang sanksi tiba-tiba hilang begitu saja, padahal salah satu keunggulan Perda itu adalah adanya kalusul pasal tentang pemberian sanksi bagi pelaku peerkawinan anak. Pada poin itulah Perda tersebut diapresiasi banyak orang. Yang menjadi harapan publik angka perkawinan akan dapat dicegah ketika ada pasal yang mengatur perihal sanksi bagi setiap orang yang terlibat dalam perkawinan anak, dengan begitu akan memberikan efek jera dan mencegah anak menjadi korban praktik perkawinan anak. Namun faktanya berbeda setelah ditetapkan jadi peraturan daerah.

“Parahnya lagi, langkah afirmasi dengan mendorong 1 persen APBD untuk mendukung gerakan pencegahan perkawinan anak juga turut dihapus. Ini namanya pemda tidak serius mendukung upaya perlindungan anak,” Sesal mantan Ketua PMII Mataram ini.

Terpisah, Dosen Fakultas Syari’ah UIN Mataram, Apipuddin menyatakan Perda tersebut kehilangan substansi dari salah satu dasar hukum yang menjadi rujukannya, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 Tahun 2016. Hilangnya ketentuan sebagaimana tertuang pada Bab IX Pasal 30 dan Pasal 31 di dalam Ranperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak mengenai sanksi baik administratif maupun sanksi pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan anak, menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih setengah hati di dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

“Seharusnya ketentuan sanksi administratif maupun sanksi pidana di dalam Ranperda tidak dihilangkan agar Perda sebagai peraturan yang melaksanakan peraturan di atasnya yaitu, Undang-Undang Perkawinan sekaligus Undang-Undang Perlindungan Anak,” pungkasnya.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

FKD Loteng Kesal Anggaran Desa Digerogoti Program “Titipan”

Read Next

Biar Lebih Netral, Dewan-Gubernur Akan Raker di Hotel

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *