PRAYA – Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Lombok Tengah, Suasto Hadiputro Armin, menilai pemerintah desa banyak digrogoti oleh program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabuptaen. Pasalnya banyak program yang diturunkan pemerintah pusat seperti SDGS dan PPKM Mikro harus dibebankan anggarannya kepada pemerintah desa.
Tak hanya itu pemerintah provinsi juga sebutnya selalu menitip program misalnya saja pengentasan stunting dengan memberikan makanan tambahan, posyandu keluarga juga harus disuport pemerintah desa.
Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten terus membebankan dengan adanya program open defecation free (ODF) yang baru- baru ini menyasar 48 desa dibebankan pada anggaran desa.
“Program ini banyak dilimpahkan ke desa, pendanaannya dari anggaran desa,” sentilnya saat ditemui Radar Mandalika di kantornya, kemarin.
Dia menegaskan, tindakan seharusnya yang diambil pemerintah membuat program langsung dengan penyediaan anggarannya agar pembangunan di tingkat desa dapat lebih maksimal. Dia menyesalkan kondisi ini sampai membuat Kades harus diaudit karena program yang dibawa dari pemerintah pusat maupun kabupaten.
“Silahkan dianggarkan baru diarahkan ke desa, jangan hanya program saja, akhirnya kita yang diperiksa,” ungkapnya.
Kades Ungga ini menilai, tindakan ini menggerogoti anggraan desa. Padahal sebagai pemerintah desa yang dipilih secara demokratis sebutnya memiliki visi dan misi selama kepemimpinannya. Jika hal ini terus dilakukan tentu akan membuat masyarakat kecewa sebab janji politik yang telah disiapkan Kades tidak dapat terealisasi.
“Ini sudah 3 tahun saya menjabat, baru sekitar 30 persen visi misi yang dapat kita programkan,” jelasnya.
Dampak dari kebijakan ini, Kades menilai hanya mampu menganggarkan untuk capaian visi misi dan kebutuhan internal desa setiap tahunnya sekitar 40 persen, selebihnya hanya digunakan untuk menyukseskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Mereka yang punya program, kita yang di obok-obok,” candanya.
Selain itu, visi misi sebutnya sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan hal ini telah ditetapkan bersama masyarakat dan para tokoh yang ada di desa. Jika hal ini tidak terealiasasi dengan baik tentu akan membuat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap Kades.
Dia meminta agar hal ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Agar pembangunan di desa dapat lebih maksimal dan target dari desa dan pemerintah dapat tercapai secara beriringan tanpa merugikan salah satu pihak.
“Saya minta pusat mohon kami didengarkan, kami ingin membangun desa,” tandasnya. (ndi)
Post Views : 273