MATARAM – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan rencana kerja sama penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) melalui PT BPR NTB (Perseroda). Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori, di Ruang Rapat Bupati Sumbawa Selasa (21/07). Turut serta hadir Dirut PT BPR NTB (Perseroda), Faisal.
Rapat koordinasi ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Direktur Utama PT BPR NTB (Perseroda) beserta jajaran, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam membahas skema kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT BPR NTB (Perseroda), khususnya terkait mekanisme penyaluran gaji PPPK, baik pegawai penuh waktu maupun paruh waktu. Selain aspek teknis, rapat juga difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan bank milik daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur sipil negara.
Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori menegaskan bahwa kerja sama ini tidak semata-mata berkaitan dengan penyaluran gaji, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah.
“Kerja sama ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan PT BPR NTB (Perseroda),” ujarnya.
Ia menjelaskan, PT BPR NTB (Perseroda) diharapkan dapat mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah daerah, tidak hanya dalam layanan keuangan, tetapi juga melalui penyediaan akses pembiayaan dan pendampingan bagi para PPPK maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, apabila kerja sama tersebut dapat direalisasikan secara optimal, manfaatnya akan dirasakan tidak hanya oleh para aparatur pemerintah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, meningkatnya kinerja usaha PT BPR NTB (Perseroda) diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu pemegang saham.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik daerah, guna menghadirkan layanan publik yang semakin efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (jho)