ADU ARGUMEN: Salah satu komisioner Bawaslu Lotim beradu argumen di depan komisioner KPU dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPS, sebelum walk out dari rapat tersebut, kemarin.(IST/RADAR MANDALIKA)

LOTIM – Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), berakhir menegangkan. Antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sempat terjadi adu argumen. Bahkan, Bawaslu Lotim memilih hengkang dari rapat pleno tersebut. Kendati begitu, KPU tetap melanjutkan pleno dan menetapkan DPS, di Aula Serbaguna Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Lotim, Rabu (5/4).

Ketua Bawaslu Lotim, Retno Sirnopati menegaskan, dalam rapat pleno itu KPU seperti berbicara versi pribadi. Padahal pleno itu harus berbicara tentang kronologi data, mulai dari Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang diplenokan di tingkat PPS dan PPK. Setiap pleno itu, ada pengawas dan peserta Pemilu.

Namun pada saat pleno di tingkat KPU, harusnya KPU menyampaikan data yang dihasilkan di tingkat pleno PPK. Kenyataannya data yang disampaikan KPU itu 180 derajat berbeda, tidak didasarkan pada hasil pleno di tingkat PPK.

“Silahkan KPU dengan asumsinya, perubahan boleh dilakukan tapi itu diruang rapat pleno. Lalu mengapa KPU melakukan perubahan di luar pleno,” tegasnya.

“Seperti data siluman yang kita lihat tadi itu (kemarin red), karena data yang bukan didasarkan pada pleno, tanda tangan dan stempel basah, itu beda. Data yang dipegang Bawaslu beda. Jangankan Bawaslu, data yang dipegang PPK bahkan juga sudah beda,” tegasnya lagi.

Disebutkan, seperti biasa harusnya dalam Pleno itu masing-masing PPK maju menyampaikan data hasil pleno masing-masing. Karena dari sana, Bawaslu akan tahu bagaimana sinkronisasi data, apakah rekomendasi telah dijalankan atau tidak dan sebagainya.

“Kami akan layangkan rekomendasi, 2×24 jam harus melakukan pleno ulang dari tingkat PPS dan PPK,” tandasnya seraya mengatakan, kalau setiap rekomendasi Bawaslu atau Panwascam tidak dilaksanakan, sama artinya melanggar pasal 512 Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Terpisah, Ketua KPU Lotim, Juniadi membantah ada perbedaan data. Dalam pleno tersebut pihaknya tetap berdasarkan hasil data rekapitulasi secara berjenjang dari PPS dan PPK. Tetapi sebelum data rekapitulasi PPK ditetapkan sebagai DPS, terlebih dahulu dilakukan pencermatan data melalui aplikasi Sistim Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Junaidi membenarkan data Bawaslu sejumlah 999.900 tersebut, tetapi itu merupakan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran (DPHP), yang belum dilakukan pencermatan melalui aplikasi Sidalih, sehingga belum dianggap valid.

“Data DPHP itu yang diproses melalui aplikasi Sidalih, nah hasilnya menjadi 997.544. Data ini yang kemudian menjadi dasar kita menetapkan menjadi DPS,” jawabnya.

Dijelaskan Junaidi, berdasarkan PKPU RI nomor 27 Tahun 2023 tentang tata cara pemutakhiran data Pemilih, DPS itu tidak bisa ditetapkan berdasarkan DPHP, tetapi harus disinkronkan melalui aplikasi Sidalih. “Aplikasi Sidalih ini yang nanti menyaring persoalan anomali data dan NIK ganda, sehingga data DPS benar benar valid,” ungkapnya.

Menyikapi tidak setujunya Bawaslu atas hasil pleno tersebut, Junaidi mengatakan itu tidak masalah. Karena hasil Pleno tetap bisa ditetapkan tanpa harus melalui persetujuan Bawaslu. Karena berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja, pleno KPU dianggap sah apabila dihadiri tiga orang dari lima anggota KPU. “Tanpa Bawaslu data hasil pleno DPS itu tetap sah,” pungkasnya. (fa’i/r3)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 472

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *