LOBAR—Anugrah Pemerintah Daerah Berprestasi kategori Creative Financing yang diterima Pemda Lombok Barat (Lobar) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat apresiasi kalangan DPRD Lobar. Salah satunya datang dari Fraksi Perindo DPRD Lobar yang menilai penghargaan tersebut bentuk pengakuan atas kemampuan daerah dalam mengelola pembiayaan secara inovatif.
Pemda berhasil mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik ditengah pemangkasan dana transfer pemerintah pusat untuk daerah. Bahkan dengen keterbatasan itu masih mampu membangun infrastruktur.
Ketua Fraksi Perindo DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah, mengungkapkan bahwa penghargaan berskala regional itu menjadi indikator kemampuan adaptasi Pemda menyusun skema pembiayaan non-konvensional menjadi poin penting dalam penilaian ini.
“Kami dari Fraksi Perindo sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Lobar dalam mengelola APBD dengan baik. Penghargaan ini membuktikan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai sedang carut-marut, Pemda masih mampu bertahan dan menorehkan prestasi regional,” ujar Dr. Syamsuriansyah saat memberikan keterangan kepada media.
Kendati memberikan pujian setinggi selangit atas torehan prestasi tersebut, namun Syamsurinsyah mengintakan penghargaan tidak membuat jumawa hingga menganggap muara akhir dari kinerja pelayanan publik. Justru kalangan legislatif menaruh harapan momentum penghargaan manjadi pemicu Pemda semakin semangat dalam pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan menyeluruh pada tahun mendatang.
Tak kalah penting ditekankan politisi Perindo itu, asas keadilan pemerataan kebijakan pembangunan fisik di Lombok Barat. Pembangunan tidak boleh lagi terpusat atau menumpuk di wilayah-wilayah tertentu saja. Sebaliknya, intervensi anggaran dan program harus didistribusikan secara proporsional dan merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lobar. Sehingga asas kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen, Dr. Syamsuriansyah memberikan catatan kritis yang tajam namun tetap konstruktif kepada jajaran pembuat kebijakan di Pemkab Lobar. “Prestasi ini tidak boleh membuat pemerintah daerah menjadi besar kepala atau cepat puas. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini justru harus dijadikan sebagai motivasi awal dan tantangan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya,” imbuhnya Dr. Syamsuriansyah mengingatkan.
Ia juga menambahkan sebuah peringatan normatif yang esensial mengenai korelasi antara penghargaan di atas kertas dengan realitas sosial di lapangan. Jika penghargaan sektor pembiayaan ini tidak diimbangi dengan implementasi pembangunan yang nyata, berwujud, dan merata di tingkat bawah, maka dikhawatirkan masyarakat pelosok-pelosok daerah akan mempertanyakan dampak konkret dari prestasi tersebut terhadap kehidupan harian mereka. Kepercayaan publik terhadap akuntabilitas tata kelola keuangan daerah sangat bergantung pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung.
Guna memastikan kritik konstruktif tersebut berjalan lurus dengan kebutuhan riil masyarakat, Fraksi Perindo secara spesifik mengidentifikasi beberapa wilayah kecamatan di Lombok Barat yang kondisi infrastruktur jalannya masih memerlukan perhatian serius dan intervensi bantuan mendesak dari pemerintah daerah. Kualitas sarana transportasi darat dinilai menjadi urat nadi perekonomian masyarakat pedesaan.
Beberapa wilayah yang disorot tajam oleh legislatif antara lain infrastruktur jalan di daerah Sekotong, Kecamatan Labuapi, serta Kecamatan Gunungsari. Selain tiga wilayah prioritas tersebut, perhatian yang sama juga harus diarahkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas jalan-jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan lainnya di wilayah Lombok Barat. Pihak DPRD berharap perencanaan anggaran ke depan dapat lebih berpihak pada perbaikan fasilitas publik tersebut.
“Fraksi Perindo menyambut baik dan sangat menghormati pencapaian penghargaan Creative Financing yang diraih oleh jajaran Pemkab Lobar. Namun, demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, wajib berjalan seiring sejalan dengan implementasi pembangunan infrastruktur yang merata dan nyata di lapangan. Dengan demikian, prestasi tata kelola keuangan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya. (win)