Dompu – Untuk memastikan layanan bantuan hukum diberikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OBH Posbakumadin Dompu, Rabu (22/07).
Tim mewawancarai tiga penerima bantuan hukum di Lapas Dompu yang dipilih berdasarkan data pada aplikasi sidbankum.bphn.go.id. Wawancara dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan penyaluran dana dan pengawasan bantuan hukum untuk memastikan layanan telah diberikan secara tepat dan sesuai ketentuan.
Tim juga memeriksa kantor Posbakumadin Dompu, khususnya terkait tertib administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan bantuan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas layanan bantuan hukum.
“Bantuan hukum harus diberikan secara profesional, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kurang mampu. Pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar,” ujar Milawati.(red)