LOBAR—Menteri Koordinator (Menko) Bidang Ketahanan Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan suplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus bersumber langsung dari pelaku usaha di tingkat desa. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus memiliki peran strategis untuk suplai kebutuhan dapur MBG.
Hal itu ditegaskan Zulhas saat menghadiri pameran hasil potensi Desa Lombok Barat (Lobar) perayaan HUT Lobar ke 68, Jumat (17/4).
Pemerintah ingin memastikan roda ekonomi kerakyatan berputar maksimal sekaligus menjamin kesegaran dan kualitas gizi MBG untuk para penerima manfaat. Program pemerintah tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi.
Dalam arahannya, Zulhas menekankan bahwa instrumen ekonomi desa Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis yang tidak bisa diabaikan. Ia menolak keras adanya ketergantungan suplai dari distributor besar di perkotaan yang justru berpotensi mematikan peluang usaha di daerah.
“Tata kelolanya sedang kita buat dan kita atur. SPPG (Satuan Pelayanan Pangan Gizi) itu harus mengambil barangnya dari desa. Boleh melalui Kopdes, BUMDes, UMKM, atau usaha desa lainnya,” ujar Zulhas.
Ketua Umum Partai PAN Lobar itu memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil pasokan dari luar daerah, terutama dari Jakarta. Dan lebih memerioritaskan bahan lokal masih tersedia dan mencukupi.
“Tidak boleh pasokannya dari Jakarta. Kalau masih ada yang mengambil dari tempat lain (luar desa), akan diberikan peringatan hingga tindakan penutupan. Ini sudah menjadi aturan baku dari Badan Gizi Nasional,” tambahnya.
Pernyataan Zulhas ini sejalan dengan data pertumbuhan positif di sektor pertanian. Salah satu indikator keberhasilan yang ia sampaikan peningkatan ketersediaan pupuk subsidi yang signifikan, dari 6 juta ton kini menjadi 9,5 juta ton pada tahun 2025. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan produksi padi nasional sekitar 8 persen. Selain produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Saat ini, harga gabah di tingkat petani rata-rata sudah berada di atas Rp6.500 per kilogram, jauh melampaui harga sebelumnya yang sering berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000.
“Dulu petani mengeluh pupuk sulit dan harga murah. Sekarang pupuk tersedia tepat waktu, produksi naik, dan harga gabah kompetitif. Hasilnya, Nilai Tukar Petani (NTP) kita meningkat dari 116 ke 125,” jelas Zulhas.
Tahun ini, pemerintah memprioritaskan swasembada pangan yang mencakup beras, jagung, ikan, telur, hingga sayur-mayur. Zulhas bahkan memberikan apresiasi khusus terhadap potensi lokal di Lobar, yang menurutnya memiliki salah satu komoditas terbaik yang patut dibanggakan.
“Saya lihat tadi kangkungnya luar biasa. Kangkung terbaik di dunia itu ada di Lombok Barat. Ini yang harus kita maksimalkan,” pujinya.
Dengan melibatkan Koperasi Desa dalam suplai program MBG, pemerintah berharap tercipta Closed Loop Economy atau ekosistem ekonomi tertutup di pedesaan. Pola ini memastikan bahwa dana pemerintah yang dikucurkan melalui program gizi akan kembali ke masyarakat desa, meningkatkan daya beli, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan menjadi model baru pembangunan ekonomi yang berbasis pada kekuatan lokal, di mana kesejahteraan anak-anak sekolah melalui gizi yang baik berjalan selaras dengan kesejahteraan para petani dan pelaku usaha di desa.(win)