LOBAR — Penerapan sistem tiket daring (e-ticketing) mulai merambah ke desa wisata di Lombok Barat (Lobar). Wisata Desa Gunung Jae Desa Sedau, Kecamatan Narmada menjadi yang pertama akan menerapkan sistem daring tersebut. Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Sedau dengan platform tiket digital terbesar di Asia Tenggara, Easybook, Kamis (11/6) di Pelabuhan Senggigi. Disaksikan langsung Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini, dan sejumlah pejabat teras Giri Menang, Sedau siap mengembangkan kawasan wisatanya berbasis digital.
Selepas penandatanganan MoU, Kades Sedau, Amir Syarafudin, optimis sistem itu akan mengembangkan kawasan wisata setempat. Meski diakuinya pihak desa sudah menerapkan sistem tiket daring aplikasi Sisparnas, namun hasilnya masih kurang maksimal.
“Karena mungkin ada kendala di admin provinsinya sehingga kami juga terkendala. Memang tiketnya juga kami digitalisasi jadi kami sudah tidak menggunakan tiket manual lagi, tapi kita ingin lebih baguslah untuk sistem ticketing-nya, sehingga ke depan nanti kebocoran-kebocoran pendapatan itu bisa kita minimalisasi,” terang Syarafudin.
Diakuinya, jumlah kunjungan lokasi wisata Gunung Jae itu cukup tinggi. Data kunjungan per tahun di 2025 tercatat mencapai lima ribu lebih, baik pengunjung yang menikmati alam maupun camping ground.
“Paling banyak kami pesertanya itu untuk yang weekend. Terakhir kemarin weekend sebelumnya, dari (Ponpes) Lentera Hati itu sebanyak 300 orang, kemudian dari pengunjung biasa kurang lebih 250-an orang. Jadi malam itu saja ada sekitar 550-an orang yang berkegiatan di Wisata Alam Gunung Jae,” ungkapnya.
Pendapatan yang diperoleh dalam setahun hampir mencapai Rp250 juta. Belum termasuk dengan pemasukan dari Bumdes yang bisa menyetor untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) dari angka Rp10 sampai Rp15 juta per tahun. Sayangnya untuk pendapatan dari Gunung Jae, pihaknya melakukan pembagian keuntungan (sharing profit) dengan Pemda Lombok Barat selaku pihak yang memiliki aset di kawasan wisata tersebut.
“Rp15 juta, jadi dibagi dua. Kalau tidak dibagi dua, pernah sampai Rp30 juta PADes-nya dari pariwisata saja. Itu bersihnya sudah dipotong untuk gaji karyawan, gaji Bumdes, gaji pengurus, dan seterusnya, sudah kami potong,” paparnya.
Pihaknya berharap dengan penerapan Easybook, sistem keuangan dari objek wisata itu akan lebih teratur. Sebab, ia tidak menampik sejauh ini dari ticketing itu sendiri terkadang tidak tercatat.
“Sehingga nanti di akhir bulan juga kami kerepotan ketika misalnya merekap jumlah kunjungan. Tetapi kalau menggunakan Easybook ini, insyaallah nanti per hari, per minggu, bahkan per tahunnya nanti bisa kami rekap secara teratur dan lebih rapi,” ucapnya.
Dari sisi kesiapan, Kades mengaku sumber daya manusia (SDM) pengelola wisata itu sudah memadai. Terlebih struktur pembagian tugas pengelolaan Pokdarwis-nya sudah terklasifikasi. Mulai dari bagian administrasi, bidang promosi, destinasi, kebersihan, hingga keamanan.
“Sudah kami latih, insyaallah untuk penyempurnaan sistem Easybook kami akan minta pelatihan lagi,” sambungnya.
Tindak lanjut MoU itu, dalam waktu dekat akan ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bumdes dengan Easybook melibatkan Pokdarwis.
“Kami masih menunggu finalisasi drafnya dari Easybook sendiri, karena tentu nanti ada beberapa poin dan item yang perlu menjadi kesepakatan bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Pemuda Olahraga (Disparekrafpora) Lobar mengapresiasi langkah Desa Wisata Sedau bekerja sama dengan Easybook. Bahkan ke depan akan diikuti oleh desa wisata lainnya di Lobar.
“Hari ini untuk wisata Gunung Jae, karena tata kelolanya sudah bagus, sudah ada perdes dan sebagainya,” jelas Kadisparekrafpora Agus Gunawan.
Beberapa desa wisata lain yang berpotensi menerapkan hal serupa seperti Desa Banyu Urip untuk Wisata Bukit Keteri, Purekmas Desa Sesaot, Wisata Pemandian Buwun Sejati, dan Lebah Sempage.
“Itu yang sudah masuk enam desa wisata yang juara,” beber Agus.
Ia menjelaskan, sistem e-ticketing ini akan membuat wisatawan lebih percaya karena sistem pembayaran di satu titik. Sehingga tidak ada lagi retribusi parkir maupun bayar kembali untuk kawasan destinasi.
“Jadinya merasa aman, kemudian keberlanjutan desa wisata dari segi manajemen keuangan dan sebagainya,” pungkasnya. (win)