Warga Sukadana Ancam Segel Kantor Desa

IMG20200626110632 scaled

TARNADI/RADAR MANDALIKA HEARING: Puluhan warga Desa Sukadana, Kecamatan Pujut saat hearing ke kantor desa setempat, Jumat pagi.

PRAYA – Sejumlah warga Desa Sukadana, Kecamatan Pujut kembali melakukan hearing ke kantor desa, Jumat pagi. Sebelumnya, Senin (22/6) lalu puluhan warga juga mendatangi kantor desa.

 Adapun tuntutan warga, mendesak agar Kades segera melantik belasan kepala dusun terpilih oleh tim panitia seleksi (Pansel) akhir tahun 2019 lalu. Sebab, warga mengaku sudah lama menunggu untuk memiliki Kadus definitif.

Salah satu warga Dusun Sanggeng Muhir mengatakan, apa yang dituntut warga ini untuk menagih janji Pemdes untuk mengclearkan kepastian pelantikan Kadus. Sebab katanya, warga sudah terlalu lama menunggu kejelasan pelantikan tersebut. Terkait permintaan warga ini juga, bukan kali ini saja disampaikan langsung ke desa. Akan tetapi sudah sering dan sudah sekitar lima kali warga datang ke kantor desa. Makanya, wajar ketika sampai saat ini belum ada kepastian, warga ingin menyegel kantor desa.

Terlebih, Senin (22/6) lalu Pemdes melalui Sekdes telah berjanji untuk memastikan waktu pelantikan tersebut. Hanya saja, sampai saat ini juga tidak ada kejelasan.  “Kalau seperti ini lebih baik kita pindah saja jadi masyarakat Desa Sukadana. Masak kita mau begini saja kita diperlakukan,” geramnya.

Muhir menegaskan bahwa jika sampai hari ini tidak ada kepastian ia bersama warga lainnya bakal menyegel kantor desa. Jika nantinya ingin segera dibuka, ia mempersilakan Pemdes menganulir permintaan warga jika tidak ingin permasalahan semakin berlarut-larut.

“Saya tanggung jawab pak Kapolsek. Kalau kita tidak tegas seperti ini, Kades dan jajarannya hingga kecamatan tidak mau bersikap. Makanya silakan berikan kami jalan untuk menyegel kantor desa,” tegasnya.

Senada juga disampaikan Suhardi, salah satu warga Dusun Sape. Katanya, jika permasalahan ini dibiarkan tanpa ada kepastian, ia takut bakal menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Sehingga ia meminta agar Kades dan pihak kecamatan bersikap secepatnya, jangan malah menunggu sampai minggu depan lagi. Karena masyarakat sudah capek. Jika demikian saja jawaban desa, pihaknya sangat kecewa dengan Pemdes. Ia pun menegaskan, agar Kades tidak main-main dengan masyarakat. Karena jika tidak ada kejelasan sekarang ini, masyarakat akan aksi besar-besaran dalam waktu dekat.

“Kami tidak mau terlalu lama tidak memiliki Kadus pak. Tidak ada kepentingan lain,” akunya.

Dari pantauan Radar Mandalika, dari hearing yang berlangsung sekitar satu jam lebih tersebut, warga tidak ditemui Kades. Alasannya, Kades sedang di kantor camat.

Menjawab tuntutan warganya di kantor camat, Kades Sukadana Syukur menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi Kapolsek dengan Kepala DPMD Loteng, Jalaludin bahwa, kepastian sikap pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terkait permasalahan ini bakal jelas paling telat pada Senin (29/6) mendang. Sebab, surat dari kabupaten bakal keluar pada Senin nanti. Karena diakui Kades bahwa DPMD telah menggali informasi terkait permasalah tersebut di desa pada Selasa (23/6) kemarin.

 Oleh karena itu, ia meminta agar warga bersabar menunggu itu. Nantinya, seperti apa hasil kajian DPMD, baru pihaknya bisa bertindak. Artinya, jika DPMD memberikan rekomendasi terhadap hasil tim Pansel dulu itu, dirinya siap mengeluarkan SK pengangkatan dan pelantikan Kadus yang dituntut warga.

“Kalau saya pribadi dan atas nama Kades, dari awal siap melantik. Tapi rekomendasi dari kecamatan ini yang belum dikeluarkan alasannya proses seleksi cacat aturan. Tapi kita berharap jawaban dari DPMD memberikan kewenangan kepada kami. Sekali lagi, mohon bersabar dan kita tunggu bersama,” seru Ketua FKD Kecamatan Pujut ini.

Sementara itu, Wakil Ketua FKD Loteng, Lalu Buntaran saat mendampingi rekannya (Kades Sukadana, Red) di kantor camat juga berharap agar warga tidak menyegel kantor desa seperti rencana awal itu. Sebab, kantor desa itu rumah pelayanan milik seluruh masyarakat Desa Sukadana. Jika disegel, dia khawatir nanti pelayanan masyarakat secara umum terganggu. Tentu, yang dirugikan masyarakat juga. Untuk itu, hendkanya warga bersabar dan menunggu keputusan yang menjadi hasil kajian pihak kabupaten.

“Dan FKD Loteng juga sangat berharap agar camat bisa ambil kebijakan jalan tengah. Karena masyarakat keinginannya sederhana, yakni bagaimana mereka segera memiliki Kadus definitif. Kabupaten juga begitu, segera berikan rekomendasi agar Kadus yang terpilih segera dilantik,” pungkasnya. (tar)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Wagub Tegaskan Proyek SPAM Regional Harus Jadi Solusi Krisis Air

Read Next

Posting Balon di Medsos, Seorang ASN Diklarifikasi Bawaslu Mataram

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *