Prof Masnun: Deklarasi di UIN Janji Moral Kampus Bagi Kelompok Rentan
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama UIN Mataram terus menunjukkan komitmen dan ikhtiar nyata dalam menekan serta mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditegaskan dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang digelar oleh Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mataram, Sabtu (18/4).
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan UIN Mataram dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.
Dirinya menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah isu yang harus ditutupi, melainkan dihadapi secara terbuka dengan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari kita semua, termasuk organisasi perempuan yang bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh perempuan, khususnya para ibu, untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera sebagai benteng pertama perlindungan anak.
“Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Dengan keluarga yang baik dan bahagia, kita akan melahirkan anak-anak dengan mental yang kuat, yang mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.
Umi Dinda sapaanya tidak menampik bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah di NTB, khususnya Pulau Sumbawa dan Bima, masih cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghentikan budaya saling menyalahkan dan beralih pada aksi nyata.
“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak, sekecil apapun langkah kita, untuk menekan angka kasus agar tidak terus meningkat dan tidak terulang di masa depan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia berharap lembaga pendidikan, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum, dapat menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda utama yang wajib ditaati bersama.
Umi Dinda juga menyampaikan bahwa kehadiran Menteri PPPA memberikan makna mendalam bagi perjuangan pemerintah daerah dan seluruh perempuan NTB dalam memerangi kekerasan.
“Secara khusus, kehadiran Ibu Menteri memberikan arti yang sangat mendalam bagi perjuangan kami. Ini menjadi penguat semangat bagi seluruh perempuan NTB untuk terus bergerak melawan kekerasan,” tuturnya.
Seminar ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Mengangkat pesan bahwa keamanan (safety) adalah hak, bukan sekadar harapan, serta pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Serta, mendorong keterlibatan berbagai pihak, akademisi, pemerintah, dan masyarakat, dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.
Rektor UIN Mataram, Prof Masnun memimpin secara langsung Deklarasi Anti Kekerasan tersebut yang isinya:
• Kami menolak!!! Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak!
• Kami berjanji!!! Melindungi perempuan dan anak di sekitar kami!
• Kami bergerak!!! Mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah!
• Kami percaya!!! Perempuan dan anak berhak hidup tanpa rasa takut!
“Deklarasi ini bukan sekadar kata-kata, melainkan janji moral kita semua untuk menjadikan kampus dan lingkungan sosial sebagai ruang aman bagi kelompok rentan,” tegas Prof Masnun dalam sambutan. (jho)