PRAYA – Ditunjuknya H Sentum sebagai Penjabat Kepala Desa Pandang Tinggang, Kecamatan Praya Barat Daya rupanya akan berbuntut panjang.
Dimana mayoritas warga menolak mantan Kades Batu Jangkih tersebut menggantikan Pjs sebelumnya, Lalu Bakri. Sebagai bentuk protes, warga menyegel lahan dan bangunan kantor desa.
Salah seorang warga sekaligus pemilik lahan kantor desa tersebut, H Johanes Purwadi menjelaskan, dirinya mengambil alih aset miliknya berupa tanah dan bangunan kantor Desa Pandan Tinggang. Upaya ini dilakukan lantaran masyarakat merasa kecewa atas keputusan pemerintah kabupaten Lombok tengah yang secara tiba- tiba menunjuk H Sentum sebagai penjabat kepala desa.
Penunjukan ini jelasnya tidak melalui musyawarah. Demikian pula tanda tangan para tokoh yang mendukung H Sentum sebagai penjabat klaimnya dipalsukan dan nama- nama yang tercatat tersebut tidak mewakili para tokoh, lantaran merupakan masyarakat yang notabenenya masih belum mengetahui persoalan di desa tersebut.
“Saya tanya langsung kepada orangnya, dia mengaku tidak pernah tanda tangan ini dipalsukan, nama- nama ini juga bukan tokoh masyarakat, “ tegasnya.
Jika H. Sentum tetap dilantik sebagai penjabat, hal ini dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat, sebab tidak melalui asas musyawarah.
“Itu tidak menunjukkan keterwakilan masyarakat,” ujarnya.
Dimana lahan yang akan diambil alih tersebut seluas 6,5 are beserta bangunan kantor desa, selama ini warga jelasnya membangun kantor desa dengan swadaya tanpa adanya partisipasi dari pemerintah desa induk.
Senada, H Sahrin menjelaskan, mekarnya Desa Batu Jangkih diharapkan akan membawa warna baru bagi masyarakat setempat. Dimana akan bisa memberikan dampak bagi pembangunan di desa. Namun saat ini dengan ditunjuknya H Sentum jelasnya menjadi awal yang buruk dan menimbulkan perpecahan sehingga masyarakat menjadi berkubu- kubu.
“Kalau ditetapkan warga pasti akan berkubu- kubu,” jelasnya.
Dia pun meminta agar bupati Lombok tengah menunda pelantikan untuk Desa Pandan Tinggang hingga masyarakat dapat menyepakati pejabat yang akan dilantik. Sebab di tengah masyarakat, musyawarah menjadi satu- satunya jalan agar semua persoalan bisa diselesaikan dan merupakan keterwakilan mayoritas warga.
“Itu yang tanda tangan mendukung itu keluarga dia saja, itu hanya satu dusun cuma beberapa saja dari luar itu pun keluarganya,” klaimnya.
Dari pantauan Radar Mandalika, warga pada Kamis siang telah melakukan penyegelan dengan memasang kayu permanen di gerbang kantor desa dan juga pintu kantor desa dipaku permanen. Selain itu plang kantor desa juga diturunkan dan dipindahkan.
Warga bersikeras tetap akan mengambil alih lahan tersebut hingga adanya alternatif lain, baik dengan menetapkan Lalu Bakri sebagai pejabat maupun alternatif lain selain pejabat yang ditunjuk saat ini.
Atas persoalan ini, perwakilan warga juga rencananya akan bertemu bupati Loteng Jumat malam.(ndi)