Tiga Kabupaten di NTB, Lotim, Dompu dan Loteng Masuk Kawasan Terkumuh

F Aksi bersih sampah 1

IST/ RADAR MANDALIKA SAMPAH: Warga saat melakukan aksi bersih sampah di salah satu sungai di NTB.

MATARAM – Kawasan kumuh masih menjadi PR besar Pemprov NTB. Bisa dibayangkan di NTB jumlahnya masih sangat luas. Data terbaru Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB seluas 5.789,9 Ha yang terdapat di 367 kawasan (zona). Tiga kabupaten terluas yaitu, Lombok Timur, Dompu dan Lombok Tengah.

“Soal angka kawasan kumuh itu sesuai SK yang ditetapkan kabupaten kota,” ungkap Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaludin yang didampingi Kasi Perencanaan Teknis Perumahan Perkim NTB, Baiq Musfiatin yang ditemui di ruang kerjanya di Mataram, kemarin.

Rinciannya sendiri di Lombok Timur seluas 1158,25 ha di 61 kawasan, Dompu 875 ha di 29 zona, Lombok Tengah 815,37 ha di 42 zona, Kab Bima 755,65 pada 40 zona, Sumbawa 593,74 di 50 zona. Dilanjutkan Lombok Utara 530,83 ha di 21 zona, Lombok Barat 420,66 ha pada 56 zona, Sumbawa Barat seluas 360,5 ha di 14 zona, Bima 166,49 ha pada 34 zona dan Kota Mataram sebanyak 112,6 Ha yang berada di 20 zona.

Jamaludin menjelaskan Dana pengentasan kawasan kumuh di bidang permukiman sebelum masuk refokusing ke dua sebesar Rp 256 M. Anggaran ini terbilang masih sedikit bila dibandingkan dengan luasnya kawasan kumuh tersebut. Namun dampak dari Covid-19 ini, Perkim tentunya OPD yang masuk juga dalam refokusing.

“Itu dananya yang tersedia. Tapi sebelum masuk reokusing kedua ini. Jadinya kami belum tahu jumlahnya nanti berapa setelah refocusing,” terangnya.

Dalam mengatasi kawasan kumuh sejumlah program telah direncanakan misalnya menyangkut jalan lingkungan, paping blok beton rabat aspal lapen.

“Sebagian besar pokir dewan,” sebutnya.

Di tahun ini rencana pengentasan kawasan kumuh seluas 466,66 ha di 37 zona. rinciannya kota Mataram 12,04 ha di 1 zona,
Lombok Barat 37,64 ha di 3 zona, Lombok Tengah 29,19 ha di 2 zona, Lombok Timur 63,79 ha di 5 zona, Lombok Utara 21,46 ha di 2 zona, Sumbawa Barat seluas 10,44 ha di 1 zona, Sumbawa seluas 179,48 ha pada 14 zona,
Dompu 38 ha di 3 zona, Kab. Bima 64,56 ha di 5 zona dan
Bima
10,06 ha di 1 zona.

“Nanti kami akan menyesuaikan kembali dengan pagu setelah refocusing ini. Karena refocusing ini udah dimulai untuk kedua kalinya,” paparnya.

Selanjutnya, untuk Rumah Layak Huni (RLH) di tahun ini hanya 204 unit. satu unit ada jatah homestay yang ada Tarano Labuan Bajo Sumbawa. Rinciannya kota Mataram 1 unit, Lobar 16, Loteng 29, Lotim 89, Sumbawa 48, Sumbawa Barat 8, Dompu 4, kab Bima 1, kota Bima 2 dan NTB 3 hanya 1 unit.

“Seluruh kabupaten kota anggarannya Rp 3,5 M. Di Perkada I 203 Unit. Data dari Perkada yang PK Peningkatan Kualitas/Renov)158 unit sedangkan PB (Pembangunan Baru) 46 unit,” terangnya.

Jamal menyebutkan untuk jenis PB satu unit senilai Rp 35 juta dengan syarat tanah harus clear and clean. Selanjutnya yang PK nya masyarakat menerima material.

Jamal menjelaskan diluar progam kawasan kumuh maupun Perumahan yang menarik itu rumah bencana. Rumah terdampak gempa kategori ringan yang belum tersentuh pada bantuan sebelummya. Di tahun ini ada jatah 49 unit dari 4000 unit sesuai SK Bupati Walikota. Satu rumah diberikan sebesar Rp 10 juta namun mekanismenya langsung ditransfer ke Pokmas.
“Tapi yang rumah bencana ini belum ada anggarannya,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Zul Nyapres, Ini Kata Pengamat Politik

Read Next

Kejari Loteng Rahasiakan Hasil Klarifikasi Kasus UTD

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *