MATARAM – Dua pengamat politik di Mataram coba buka suara atas mencuatnya nama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang akan maju pada Pilpres 2024. Bang Zul menjadi salah satu gubernur bersama beberapa gubernur di Indonesia yang digadang- gadang menjadi calon alternatif baik di posisi Capres maupun Cawapres.
“PKS krisis kader sehingga pak gubernur masuk pada top level PKS sendiri,” ungkap pengamat Politik, Kadri di Mataram, kemarin.
Posisinya sebagai kader tentu memiliki daya tawar yang bagus diinternal PKS sendiri. Zul kader PKS yang menjadi salah satu pilihan figur. Berikutnya jika melihat track record politiknya, Zulkiefli telah jauh jauh hari mengenal politik skala nasional. Zulkiefli pernah menjadi anggota DPR RI tiga periode Dapil Banten. Setelah itu Zulkiefli terpilih sebagai gubernur NTB di tahun 2018. Posisinya saat itu merupakan new comer politikus di bumi gora. Meski dia merupakan Putra Sumbawa, namun karir politiknya justru di daerah orang. Dan realitas politik memperlihatkan kehebatan Zulkiefli yang bisa menjadi pemenang memimpin NTB hingga 2023 mendatang.
“Dia kader terbaik PKS. Tidak hanya kompetensi personal tapi dari aspek (dukungan) partai. Sehingga Pak Zul masuk (hitungan),” ungkap Kadri.
Kadri sendiri tidak melihat hasil kinerjanya sebagai gubernur saat ini harus menjadi acuan seseorang untuk berkarir ke jenjang lebih atas. Dalam hal ini dirinya melihat tidak boleh terlalu berpikir sistematis dan matematis. Sebab semua itu bisa dipoles.
“Memang kalau kita lihat idealnya mengukur orang itu bagaimana daerah yang dipimpin. Tapi didalam politik nggk bisa begitu, (jadi acuan)” kata doktor itu.
“Lainnya itu bisa dipoles,” cetusnya
Kadri mencontohkan bagaimana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi ketua partai padahal saat itu AHY masih ditingkat mayor dan partai Demokrat pun mempercayai AHY memimpin partai. Itu menunjukkan dalam politik yang dilihat bukan semata mata hasil karir politik saja melainkan ada peluang yang harus diisi.
“Politik itu soal peluang. Keputusan politik, langkah politik dan proses politik itu bisa diatur,” ulasnya.
Berbeda dengan Kadri, pengamat politik lainnya, Agus yang melihat Zulkiefli justru akan tersendat dengan demografi eleketoral, luas dan jumlah penduduk di daerah tersebut. NTB dibandingkan dengan daerah lain terbilang Daerah kecil.
“Zul kendalanya di demografi eleketoral,” sebut Agus ditempat yang sama.
Agus menjabarkan semua proses partai politik saat ini berorientasi untuk kepentingan 2024. Dimana ditahun itu akan berlangsung pemilihan secara langsung. Pada Maret itu ada Pemilu Nasional, Pilpres dan Pileg. Di momen itu seluruh partai akan melihat kekuatan masing-masing. Baru di November sendiri akan berlangsung Pilkada gubernur bupati dan walikota.
“Dengan Pemilu langsung ini secara tidak langsung bicara soal demografi eleketoral.
Karena kita tahu jumlah pemilih NTB dibandingkan dengan Jawa jauh sekali,” ujar salah satu petinggi Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) itu.
Agus justru secata fulgar melihat ketimbang Zul, dilihat dari demografi eleketoral justru yang lebih memiliki peluang yaitu kepala daerah lainnya. Seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo, Gubernur DKI, Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil termasuk Menteri Sosial saat ini Tri Rismaharini. Risma merupakan kader PDIP yang kini sudah masuk dijajaran kabinet Jokowi – Maaruf.
“Bicara kabinet lahan partai mencari pembiayaan politik,” katanya.
Agus juga mencontohkan ketika elektoral NTB sedikit untuk masuk dijajaran kabinet saja tidak mudah. Terbukti bagaiman gubernur dua periode Tuan Guru Bajang (TGB) yang sudah menjadi tokoh nasional terbukti susah masuk di kabinet.
“Pertimbangan partai tentu demografi eleketoral,” ucapnya.
Agus mengatakan tidak ada waktu bagi partai berfikir lain bagaimana merekrut kader. Justru semua proses politik partai dimulai 2021 sampai 2022. Sehingga Pemilu Legislatif, dan pemilu langsung demografi elektoral menjadi penentu.
Berdasarkan UU Pemilu masa jabatan gubernur yang terpilih ditahun 2018 lalu harus berhenti sampai November 2023. Sisa waktu itu tentunya kosong alis akan di Plt kan.
“Sehingga) saya kira pak Zul bukan lagi incomben (masih menjabat). Saat itu nanti Zul non incomben sehingga daya tawarnya lemah. Dalam kontek ini lagi lagi menjadi kendala bagi pak gubernur,” amatinya.
Sebagai warga NTB tentu Agus pun berharap banyak putra daerah bisa masuk dilevel nasional apalagi bisa menjadi Capres atau Cawapres.
“Tapi la harus realistis juga melihat kondisi politik,” katanya.
Meski demikian posisi Bang Zul sapaan akrabnya bukan berarti tidak bisa sama sekali. Justru ada tiga yang dilihat Agus harus kelola dengan baik oleh Zul saat ini. Memanfaatkan posisinya sebagai gubernur dengan maksimal. Apalagi dirinya sudah bisa membuktikan diri mampu memenangkan Pilgub NTB. Kedua kemampuan membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Ketiga Bang Zul bisa mengendorse pemilih millenial.
“Itu SDM politik yang harus dimilikinya,” pungkasnya. (jho)