MATARAM – Anggota Komisi V DPRD NTB Indra Jaya Usman (IJU) menanggapi penjelasan Direktur RSUD NTB Lalu Herman Mahaputra terkait persoalan kelebihan belanja RS milik Pemprov ini.
Menurutnya, apa yang disampaikan pihak RSUD NTB semakin menjelaskan adanya permasalahan tata kelola di RS tersebut.
“Jika ada penanganan medis yang klaimnya ditolak BPJS dalam jumlah yang besar, berarti ada indikasi SOP yang tidak berjalan baik,” jelas IJU Senin (17/02) di Mataram.
IJU juga mengaku sudah mengecek jumlah piutang BPJS yang masih belum dibayar sekitar Rp 55 Miliar. Jumlahnya masih jauh dari total kelebihan belanja, bahkan jikapun dibayarkan oleh BPJS, dari sisi target pendapatan belum sesuai.
Data menunjukkan kelebihan belanja RSUD terdiri dari belanja obat-obatan senilai Rp 46,7 Miliar, belanja bahan medis habis pakai Rp 35 Miliar. Belanja alat medis habis pakai Rp 4,2 Miliar. Tagihan belanja alat dan bahan medis habis pakai ini ada juga yang berbentuk KSO (Kerja Sama Operasi) yang tagihannya mendekati angka Rp 50 Miliar.
“Jika klaim BPJS terbayar Rp 55 Miliar, masih ada sisa utang Rp 143 Miliar,” tandasnya.
Seperti yang diungkapkan sebelumnya, soal audit yang harus dilakukan tidak hanya sebatas untuk menjustifikasi agar bisa dibayar, tetapi harus lebih jauh memeriksa
“Hasil audit nantinya harus bisa menjadi bahan untuk melakukan perbaikan oleh Gubernur baru, agar jangan terjadi lagi soal kelebihan belanja dalam jumlah besar. Ini sudah dua tahun terjadi. Jadi harus ada pembenahan,” terangnya.
IJU juga menanggapi klaim pihak RSUD NTB soal kelebihan belanja ini konsekuensi dari layanan kesehatan, agar semua pasien bisa ditangani.
Bagi IJU, justru adanya belanja yang tidak terkendali ini membuat kondisi RSUD NTB terancam. Bahkan informasi yang diperoleh, sejumlah perusahaan sudah memblokir akun belanja RSUP akibat penumpukan utang.
“Infonya saat ini belanja obat dan kebutuhan RSUD NTB kayak beli ecer kemana-mana, karena banyak perusahan sudah blokir belanja,” tuturnya.
IJU juga mengaku memperoleh informasi, akibat buruknya kondisi keuangan ini. Pihak RSUD NTB akan melakukan pinjaman bank Rp 100 Miliar untuk membayar mitra-mitra KSO agar blokir transaksi bisa dibuka. “Tahun sebelumnya juga infonya berhutang. Kalau begini kan ada utang di atas utang. Ini soal serius dalam hal tata kelola,” bebernya.
Pihak RSUD sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk untuk melakukan efesiensi agar keuangan RSUD membaik. Mana saja item belanja yang bisa diefesiensi, harus mulai kuatkan ikat pinggang.
“Apa yang kami sampaikan bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola. Agar penyelenggaraan layanan kesehatan pada RSUD sehat dan prudent,” pungkasnya. (jho)