Tak Masuk Data JPS, Warga Ngamuk Rusak Kantor Desa

F DEMO.

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA PECAH: Beginilah kondisi jendela depan kantor Desa Suka Makmur yang pecah dirusak, kemarin.

LOBAR—Ratusan warga dari tiga Dusun Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung, ngamuk dan merusak kantor desa setempat, Senin (4/5) malam. Lantaran kecewa banyak warga setempat tidak masuk data penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 Pemkab Lombok Barat (Lobar).

Pengrusakan itu terjadi saat demonstrasi yang dilakukan warga setempat malam harinya. Bahkan sebelumnya aksi demo juga terjadi pada Minggu (3/5) malam. Sejumlah fasilitas kantor desa seperti kaca jendela pecah dan atap parkiran jebol akibat dilempar mercon.

Dari informasi yang dihimpun koran ini, warga mempertanyakan pendataan penerima bantuan terdampak covid itu. Pasalnya banyak warga yang terdampak tidak menerima. Bahkan diduga pendataan penerima JPS diintervensi ketua BPD setempat. Tanpa melibatkan pihak pemerintah desa. Buntutnya warga menuntut ketua BPD itu mundur.

Kepala Desa Suka Makmur, H Selamet yang dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Menurutnya, aksi demo yang dilakukan itu berlangsung sebanyak dua kali di malam hari.

“Jadi warga menanyakan yang belum dapat JPS itu,” ujarnya saat ditemui di kantor desa setempat, kemarin.

Ia sudah meyakinkan warga jika pendataan tahap dua JPS covid-19 akan dilakukan, agar bantuan itu benar tepat sasaran. Sebab, pihaknya juga tengah melakukan pendataan untuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk dampak covid. “Alhamdulillah warga sudah menerima saat kita jelaskan,” terangnya.

Diakuinya desa hanya menerima data penerima untuk selanjutnya diverifikasi oleh masing-masih kepala dusun. Jumlahnya sebanyak 191 Kepala Keluarga (KK) dari usulan sebanyak 205 KK. Sedangkan untuk JPS Gemilang NTB hanya 14 KK yang menerima.

Pihaknya pun menduga data yang dipergunakan untuk JPS covid-19 itu data lama. Akibatnya banyak yang tak masuk.

“Nah pas data disebut seketika, (warga) menyebut ketua BPD dan minta harus turun dari jabatannya. Entah apa mungkin penilaian warga kepada ketua BPD sebagai perwakilan desa,” bebernya.

Rapat terkait hal itupun sudah dilakukan pihak desa dengan BPD dan seluruh kepala dusun. Membahas segala tuntutan warga. Termasuk permintaan pemberhentian BPD. “Waktu itu BPD juga merasa tercengang,” ucapnya.

Demi tidak terulang kembali kejadian serupa, Selamet menegaskan akan lebih memastikan data untuk penerima BLT desa. Pihaknya akan melibatkan langsung relawan untuk turun mendata ke masyarakat langsung.

“Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini bisa menerima. Semoga semua aman, kita memberikan pelayanan dan masyarakat menerima. Kalaupun jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kita komunikasikan dengan baik,” imbaunya.

Sementara itu, Camat Gerung H Mulyadi mengungkapkan awal masalah karena warga mempertanyakan tranparansi bantuan JPS mantap. Banyak warga keberatan karena tidak mendapatkan bantuan. Warga juga menuduh BPD melakukan intervensi dalam proses pendataan. Namun setelah diklarifikasi kepada BPD, tidak pernah ikut intervensi.

“Tapi ketua BPD bersedia mundur, sehingga warga bisa ditenangkan,” tegasnya.

Terkait pemberhentian ketua BPD, pihaknya tidak boleh melakukan intervensi. Namun pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan warga untuk diusulkan kepada Bupati. Ia pun tidak membantah jika aksi demonstrasi warga anarkis. Aksi itu bisa diredam setelah Kapolsek dan Danramil turun ke lokasi. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemerintah Perlu Siapkan Reward Bagi Tim Medis

Read Next

Tabrak Pohon, Warga Sekarteja Meninggal Dunia

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *