Kacau, Pendamping PKH di Lobar Diduga Terima JPS

F JPS.

IST/RADAR MANDALIKA BAGIKAN JPS: JPS Covid-19 Lobar Mulai dibagikan kepada warga yang berhak menerima.

LOBAR—Pembagian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 Lobar, masih bermasalah. Utamanya masalah data penerima. Dimana penerima yang mendapat JPS justru sudah tergolong mampu. Seperti terjadi di Desa Buwun Mas Sekotong. Masyarakat setempat mengungkapkan adanya dugaan usulan nama penerima yang ganda suami dan istri. Selain itu muncul dugaan adanya usulan dari oknum dewan yang mengajukan nama-nama keluarganya sebagai penerima bantuan. Bahkan statusnya merupakan pendamping program keluarga harapan (PKH).

Saat dikonfirmasi, Camat Sekotong, L Pardita Utama mengaku belum menerima adanya laporan data itu. “Belum dapat (informasinya),” jawabnya.

Namun ia berjanji segera menindaklanjuti informasi itu dengan langsung mengeceknya. Meski untuk desa itu belum dibagikan JPS Covid-19.

Jika informasi itu benar, tentu tidak diperbolehkan. Mengingat sudah mampunya penerima tersebut. “Data ini kan kita jemput dari Dinas Sosial, coba kita verifikasi dulu,” sambungnya.

Terkait transparansi data penerima JPS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar setuju agar data itu ditempel di desa. Termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Menyusul munculnya berbagai persoalan ditengah masyarakat terhadap data itu. Sehingga Pemkab Lobar ingin adanya transparansi data. Masyarakat bisa melihat langsung dan melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Untuk itu, Asisten I Setda Lobar, Agus Gunawan mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan data JPS covid 19 Lobar, termasuk camat. Pertemuan membahas sinkronisasi data penerima JPS.

“Intinya keterbukaan data, kemudian sosialisasi hingga ke akar-akar desa,” ungkap Agus yang dikonfirmasi, kemarin.

Ia menilai penempelan data itu harus dilakukan desa. Mengingat sumber data penerima BLT Desa disesuaikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Bahkan pembagian bantuan covid diawasi langsung oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), agar data penerima yang sudah meninggal atau tidak lagi menetap bisa dialihkan kepada penerima lain. “Karena pemutahiran data itu tiga bulan sekali,” sambungnya.

Pihaknya pun menyarankan adanya tempat pengaduan untuk data penerima. Sehingga warga yang belum tercover atau salah data bisa langsung diperbaiki. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Melawan, Jambret Ditembak Sampai Pincang

Read Next

Aroma Tak Sedap, Pengadaan 2 Juta Masker Diplototi Polisi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *