PRAYA – Ketua DPC PDIP Lombok Tengah (Loteng), Suhaimi bicara soal peta politik jelang Pilkada 2020. Suhaimi melihat, peta Pilkada di Gumi Tastura paling ribet. Bahkan menurutnya, baru bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ziadi-Aswatara yang sudah final. Sementara calon lain tidak jelas.
“Kenapa sebegini rumit partai menentukan sikap, untuk itu kita coba untuk terus berkomitmen membangun komunikasi kedepan, terkait informasi penting di masing-masing partai, agar bisa memantau perkembangan pilkada nantinya,” ungkapnya saat ditemui Radar Mandalika di kantor DPC PDIP Loteng Rabu (5/8) kemarin.
Suhaimi menyebutkan, lambannya sikap partai di Loteng, baik dalam menentukan koalisi maupun calon yang akan diusung. Sampai sekarang sikap partai belum juga menentu.
Suhaimi memberikan contoh, Partai Golkar. Partai tua ini keputusannya dominan kebanyakan berada di DPP, seakan tidak ada wewenang pengurus wilayah untuk menentukan kebijakan, hal ini berimbas pada komunikasi dan analisis perkembangan partai di tatanan bawah. Hanura juga saat ini ikut misterius, karena DPP terlalu mengintervensi kebijakan di wilayah.
“Jadi jangan heran kalau saat ini banyak terjadi bongkar pasang koalisi dan calon. Saat ini yang sudah final baru Ziadi-Aswatara,” sebutnya.
Menurut politisi partai moncong putih ini, kepengurusan wilayah baik DPC dan DPW beberapa partai saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah sekarang, jadi kebanyakan semua kebijakan dialihkan ke DPP. Sementara untuk urgensi saat ini, beberapa partai belum ada yang bisa menentukan sikap, dan secara tradisi khusus Loteng sangat buruk.
“Kok nunggu deadline dan waktu mepet baru keluarin keputusan, akhirnya kebijakan yang diambil ujungnya ngak maksimal. Jadi berdosa kita dengan rakyat, jika tak menghidangkan menu terbaik untuk Pilkada nanti,” sebut Suhaimi.
Pria asal Jelantik ini mengatakan, PDIP partai kecil di Loteng, maka pihaknya tidak bisa terlibat dalam jalur khusus, dan hanya bisa ikut pergerakan partai besar saja. Dia juga menerangkan, saat ini pihaknya tetap komitmen dengan paket Dwi-Normal, tapi DPP meminta kematangan koalisi dari wilayah agar dapat mengeluarkan SK kepada calon.
“Ngak mungkin saya tawarkan calon yang tidak bisa lolos, karena belum bisa memenuhi koalisi. Itu mekanisme dari internal partai, ajukan surat kesepakatan koalisi yang sudah mantap. Kan malu kalau SK keluar terus calon nga lolos,” sentil Suhaimi. (cr-buy)