Status Ahmad Ziadi Masih jadi Anggota Dewan

F TAUHID

M TAUHID

PRAYA – Bakal calon Bupati Lombok Tengah, Ahmad Ziadi tercatat masih aktif sebagai anggota DPRD setempat. Ziadi belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil rakyat.

  Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid mengatakan, dalam surat Kemendagri bersifat penting nomor 160/4367/OTDA, yang menegaskan, tentang anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota yang menjadi pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada), serta pengaturan pelaksanaan kampanye yang dihadiri pejabat negara.

Tauhi menyebutkan, pada 7 ayat (2) huruf s undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan kepala daerah, ditegaskan bahwa cakada serta wakada sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

“Untuk Ahmad Ziadi masih kita tunggu pengunduran dirinya. Mungkin menurut saya, akan menunggu penetapan pencalonannya sebagai calon bupati terlebih dahulu. Sementara untuk kursi yang ditinggal mendiang HL Arabiah, kita sedang menunggu pengajuan dari Parpol atas rekomendasi KPU,” terangnya pada Radar Mandalika.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, ditegaskan bahwa, mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf t peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa, warga negara lndonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Penrwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Penarakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

“Beliau (Ziadi, Red) masih aktif sebelum melakukan pengunduran diri sebagai anggota legislative,” katanya.

Tauhid menerangkan, anggota dewan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, maka tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, ditegaskan bahwa Pasal 281 ayat (1) kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Ditambahkan, pada Pasal 281 ayat (3) juga menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara, dalam kegiatan kampanye harus mengajukan izin cuti kampanye diluar tanggungan negara, dan dilarang menggunakan fasilitas Negara.(buy)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bawaslu Nilai KPU Loteng Tidak Kerja Maksimal

Read Next

FWMO Distribusikan 12 Tangki Air Bersih

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *