MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri pekan depan direncakan akan melakukan rotasi posisi eselon II lingkup Pemprov NTB. Informasi yang diserap media, perombakan itu tidak hanya untuk delapan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lowong. Termasuk OPD yang definitif.
Media mendapatkan informasi dari pejabat teras Pemprov NTB. Sumber itu menyebutkan pejabat yang akan diganti antara lain Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Mursal, Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Izzudin Mahili, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lies Nurkomalasari, serta Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Wahyu Hidayat.
Selain itu, sejumlah posisi penting lainnya yang juga akan mengalami pergeseran antara lain Plt Kepala Dinas Perpustakaan, Amir, Staf Ahli Gubernur, Plt Kepala Brida NTB, Lalu Suryadi, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Ervan Anwar, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Yusron Hadi.
Terdapat pula beberapa kepala dinas yang saat ini sudah definitif namun turut terkena mutasi. Di antaranya Kepala Dinas Sosial, Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Abdul Aziz dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Najamuddin Amy.
Selain itu, Kepala Dinas Pertanian akan diisi oleh Taufik Hidayat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Eva Dewiyani, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ashari, Kepala Dinas Permukiman Sadimin, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aidy Furqan juga disebutkan bakal diganti. Tak hanya itu, beberapa posisi lain seperti Kepala Dinas Pariwisata Jamaludin Malady dan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga akan mengalami pergantian.
Seluruh Kepala Biro Setda NTB juga akan terkena mutasi. Begitu pula dengan Direktur Utama Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB yang saat ini dijabat oleh Lalu Herman Putra.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi, mengungkapkan mutasi ini merupakan hal yang lumrah dalam rangka penyegaran jabatan, serta untuk mengisi posisi jabatan lowong. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan mendongkrak tercapainya visi dan misi pembangunan.
“Apalagi sudah lama 13 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lowong,” katanya dihubungi Media Jumat (14/3) di Mataram.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, penguatan pemerintah provinsi dilakukan dengan mutasi jabatan lowong tersebut.
“Sudah pasti. Ada 13 yang kosong pasti akan segera kita isi,” kata Iqbal, Senin (3/3) lalu.
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Pemprov akan mengusulkan draft Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru ke DPRD untuk dibahas.
“Jadi kita mau lihat, mana di struktur itu yang tidak berubah agar segera bisa diisi,” ujarnya.
Untuk mengisi 13 jabatan yang kosong itu, Iqbal menegaskan akan membentuk Panitia Seleksi (pansel).
“Pasti akan melalui Pansel,” kata dia.
Miq Iqbal berharap pejabat eselon II maupun eselon III yang meras memiliki kompetensi maupun kemampuan supaya dapat mengikuti beauty contes yang disiapkan.
“Jadi untuk teman-teman sudah memenuhi syarat dengan senang hati kita persilahkan untuk nanti ikut dalam beauty contest ini. Bisa memulai mempersiapkan diri dari sekarang,” ungkapnya.
Terkait beberapa jabatan lowong yang ada di Pemprov NTB Komisi I DPRD NTB mendukung Gubernur NTB untuk melakukan percepatan dalam menempatkan posisi-posisi yang kosong agar pelayanan masyarakat lebih cepat diselesaikan dengan baik.
“Kami tentu mendukung semua program-program yang telah dirumuskan oleh Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan di NTB. Termasuk juga dengan perubahan struktur dilingkup pemerintah provinsi NTB dalam rangka melakukan efisiensi dan menyelaraskan dengan kebutuhan di daerah,” ungkap Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh Akri belum lama ini.
Terkait mutasi pejabat Pemprov NTB, Moh Akri mendukung penyegaran di masing-masing OPD pemerintah provinsi NTB. Pria yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD NTB ini mengatakan menjadi suatu keharusan di setiap pemerintahan, hal ini dalam rangka siapa pelayanan publik yang seirama dengan pemimpinnya. Maka sangat penting untuk dilakukan penyegaran sebagaimana yang selalu dilontarkan oleh Gubernur Miq Iqbal.
“Meritokrasi adalah jalan bagi Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Meritokrasi menjadi pijakan dan diharapkan menjadi jalan terbaik untuk mewujudkan visi-misi NTB makmur mendunia,” terangnya.
“Kita berikan kesempatan kepada Gubernur NTB Lalu Iqbal untuk bekerja dan menjalankan visi misinya. Termasuk dengan mutasi dan penyegaran di setiap OPD provinsi NTB, karena tentu Lalu Iqbal lebih paham dengan siapa bekerja tim,” tegasnya.
Akri mengatakan kerja tim, harus satu urat dan satu nadi, tidak bisa kepala ke kiri, kemudian tangan dan kaki ke kanan. Jika itu terjadi maka tidak akan berjalan seirama.
“Jika kepala ke depan, maka semua instrumen tubuhnya harus mengikuti, baru bisa berjalan pemerintahan yang gerak cepat dan mudah sampai ke mana saja,” pungkasnya. (jho)