Putus Kontrak, Gubernur Persilakan GTI Gugat ke Jokowi

F gubernur NTB scaled

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Zulkieflimansyah

MATARAM – Pasca keputusan memutuskan kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) terhadap kerjasama pengelolaan lahan 65 hektare di Gili Trawangan, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mempersilakan PT GTI untuk menggugat ke Presiden RI Joko Widodo selaku ketua tim Satgas Nasional Investasi jika langkah gugatan hukum akan ditempuhnya.
“Silakan ke pak Jokowi sana. Karena yang putuskan kontrak itu tim investasi nasional,” tegas gubernur.

Gubernur menegaskan lagi, setelah adanya keputusan itu pemerintah pusat lalu mengembalikan tanah itu sepenuhnya ke pemprov NTB.

Gubernur menerangkan, pemutusan kontrak itu tidak dilakukan oleh Pemprov melainkan merupakan hasil akhir Tim Satgas Investasi Nasional. Gubernur mengapresiasi apa yang menjadi sikap Jokowi dimana dalam banyak kasus kerjasama kebutuhan investasi yang diutamakan salah satunya dengan PT GTI di NTB. Perkembangannya, Addendum menjadi langkah yang diambil namun setelah itu yang terjadi malah ribut-ribut dimana mana. Awalnya addendum yang akan ditempuh kedua belah pihak, Pemprov hanya ingin memastikan bahwa NTB sangat terbuka dengan kegiatan investasi. Sehingga tidak mudah mengambil keputusan.

“Addendum itu apa yang dibuat di dalam kontrak bisa disakrarlisasi awalnya,” kata gubernur.

Namun setelah melihat fakta di lapangan luas lahan tersebut 65 Ha, sementara 60 Ha sudah dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan pertimbangan itu Pemprov merasa sangat berat mengajak Investasi mengelola lahan itu sementara banyak pengusaha lokal di lokasi apalagi konsekuensinya mengusir masyarakat setempat.

“Nggak mungkin undang investor tapi usir masyarakat sendir,” tegas politisi PKS itu.

Dengan fakta di lapangan, ada sisa 5 Ha yang kosong. Sehingga format di addendum itu 60 Ha dikelola masyarakat sisanya yang akan dikerjasamkan. Namun keputusan itu tidak diterima oleh GTI.

“Dua kali kita rapat mereka tidak terima itu iya wes (sudah),” katanya.

Perkembangan selanjutnya, Pemprov kembali mengundang mereka untuk membahas hal demikian. Pemprov ingin mendengarkan argumentasi mereka jika menolak tawaran Pemprov apa alasannya jika menerima pun apa alasannya. Namun saat diundang mereka tidak hadir maka tim investasi mengambil langkah pemutusan kontrak.
“Datang rapat aja nggak mau apalagi mau investasi,” sambungnya.

Ditanya skema pengelolaan selanjutnya, gubernur tidak menjelaskan dengan detail namun ia menyebutkan skemanya akan sama dengan pengelolaan lahan 10 Ha yang dikerjakan oleh masyarakat saat ini.
Gubernur juga menegaskan tidak akan menggunakan pihak ketiga untuk menghindari munculnya kecurigaan banyak pihak.
“Nggak ada (pihak kertiga),” tegasnya.

Sementara itu, pihak PT GTI angkat bicara. Manager Umum PT GTI, Burhanuddin menyebutkan pemutusan kontrak itu sikap gubernur sebeleh pihak. Gubernur disebutnya tidak menghargai keputusan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang merekomendasikan untuk melakukan Addendum.
Burhanuddin mengaku, pihaknya belum menerima surat resmi pemutusan kontrak itu sampai sekarang. Sehingga pihaknya belum bisa mengambil langkah apa yang akan ditempuh.
“Surat pemutusan ini belum nyampai di manajemen. Apa dasarnya belum kita pelajari. Jadi setelah itu datang baru nanti rapat di manajemen untuk ambil sikap,” tegas Burhanuddin dikonfirmasi terpisah.

Meskipun Pemprov telah menyampaikan keterangan resmi namun itu hanya lewat media saja.”Ke kantor (bersurat) belum datang,” katanya.

GTI tentu akan mempelajari apa sesungguhnya dasar pemutusan kontrak tersebut. Padahal Pemprov sudah menyerahkan penyelesaian kasus ini ke JPN dan direkomendasikan ke langkah Addendum.
Burhanuddin mengatakan, gubernur tidak tahu sejarah lahan tersebut. Pemprov telah menerima dokumen pendudukung terkait kontrak kerjasama itu.
GTI menyinggung terkait dirinya yang disebut tidak hadir saat diundang rapat. Menurutnya, undangan rapat itu tidak jelas. Kegiatan untuk besok pagi malah undangan diterimanya malam ini.
“Gimana mau rapat wong undangannya nggak jelas,” sebut dia.

“Kita tidak mau bantah itu nanti saja setelah suratnya datang,” sambungnya.
Burhanuddin menerangkan, lahan di Gili itu merupakan hak milik GTI. Dia mempertanyakan data bukti kepemilikan Pemprov. “Coba dicari dimana ada data pemprov punya aset di gili. Tidak akan pernah ada,” klaimnya.
“Atas nama pribadi bukan management pak gubernur ngawur ini,” sesalnya.

Selama ini, GTI mengaku telah bersikap baik kepada pemerintah. Selalu mengikuti keinginan pemerintah agar tidak ada masalah yang muncul.
“Tapi kalau kita dizolimi tentu kita lawan,” tegasnya.
GTI menuding keputusan itu politis. Padahal sudah jelas sikap dari JPN selaku pihak yang mereka kuasahukumkan. Namun yang terjadi setelah ada keputusan dari kejaksaan malah Pemprov tidak menghargainya. “Ini kan politis aja sebenarnya untuk 2024 (Gugat ke Jokowi). Makanya itu hebatnya gubernur yang namanya zulkiflimansyah dia yang memutuskan kok Jokowi mau digugat,” tegas dia.

Burhanuddin menyebutkan di Gili Trawangan banyak masyarakat yang melakukan usaha secara ilegal yang tidak pernah memberikan apapun kepada pemerintah.
“Kita ini juga masyarakat kan ingin juga punya kontribusi. Kita ini kan legal formal saja. Tidak melawan dengan cara cara yang tidak benar,” tegasnya.
Burhanuddin malah menyinggung kontek Pilgub 2018 lalu, dimana gubernur telah berkhianat ke Demokrat. Setelah menang PKS meninggalkan Demokrat.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bawang Merah Petani Desa Kateng Dikirim ke Jawa

Read Next

HBK Dirikan Lombok Football Club

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *