Program Meterisasi PJU Terkendala Anggaran

PJU

PENERANGAN: Penerangan Jalan Umum (PJU) berada di salah satu ruas jalan di Kota Mataram.

Sistem Kontrak Daya Lebih Boros

MATARAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram membayar tagihan lampu penerangan jalan umum (PJU) ke PLN lebih dari Rp 2 miliar sebulan. Untuk bisa menekan atau menghemat tagihan pembayaran ke PLN, Pemkot harus merubah jaringan dari sistem kontrak daya ke meterisasi PJU.

Tahun 2020, Pemkot sebenarnya sudah mengambil ancang-ancang untuk mengubah jaringan PJU yang masih menggunakan sistem kontrak daya menuju meterisasi. Namun, rencana tersebut belum bisa direalisasikan hingga jelang akhir tahun ini. Alasannya, karena persoalan keterbatasan anggaran daerah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, H Kemal Islam mengungkapkan, sekitar 40 pesen PJU di Mataram masih menggunakan sistem kontrak daya. PJU dengan kontrak daya itulah yang sebenarnya akan dirubah jaringannya ke meterisasi mulai tahun 2020. Akan tetapi, langkah itu belum bisa dilakukan gara-gara ketersediaan anggaran.

“Karena kondisi corona ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena uangnya ditarek kembali untuk menangani Covid-19,” ujar dia, kemarin.

Kata Kemal, pembayaran sebulan untuk PJU dengan sistem kontrak daya lebih mahal ketimbang sistem meterisasi. Sebagai perbandingan sebut dia, bahwa pembayaran 40 persen PJU yang masih menggunakan kontrak daya mencapai Rp 1,3 miliar-Rp 1,4 miliar sebulan. Sedangkan untuk 60 persen PJU yang menggunakan sistem meterisasi hanya mencapai Rp 650 juta perbulan.

“Itu makanya pentingnya program meterisasi ini menjadi keharusan bagi Pemerintah Kota Mataram,” kata dia.

Apabila langkah mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi bisa terealisasi, maka dipastikan terjadi perubahan pembayaran PJU secara signifikan alias efisien. Sebab, program meterisasi PJU akan mampu menghemat pembayaran PJU ke PLN hingga Rp 500 juta sebulan. Atau bisa menghemat anggaran daerah hingga Rp 6 miliar setahun.

“Kalau sudah 100 persen meterisasi atau maksimal 90 persen, itu sudah bisa kita menekan pembayaran mungkin sekitar Rp 1,5 miliar sampai Rp 1,6 miliar per bulan (dari semula Rp 2 miliar sebulan). Artinya, kita akan hemat Rp 500 juta per bulan,” terang Kemal.

Namun, program meterisasi ini pun agaknya sulit akan terealisasi di tahun 2021. Sebab, Kemal mengaku ketersediaan anggaran daerah tidak mampu untuk mengalokasi dana meterisasi di APBD Murni 2021. Karena sudah banyak tersedot untuk penanganan pandemi. “Mungkin saja nanti di APBD Perubahan (2021),” cetus dia.

“Tapi kan sekarang ini kita masih menghitung-hitung. Apakah kondisinya sekarang ini normal kembali. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) kita bisa mendekati normal,” imbuh Kemal.

Belum lagi terkait kabar PJU yang akan ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram mulai tahun 2021. Merespons itu, Kemal perlu melihat perubahan nomenklatur. Namun, informasi yang dia peroleh bahwa PJU di jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota, itu akan ditangani oleh Dinas Perhubungan.

“Untuk di jalan-jalan lingkungan atau kawasan itu masih berada di Perkim. Jadinya dibagi dua,” tutur dia.

Kalau nantinya memang seperti itu. Apakah program meterisasi akan bisa terealisasi atau akan tetap dilanjutkan? Kemal mengatakan tetap akan diupayan secara bersama. Justru kata dia,  pihaknya akan lebih banyak melakukan perubahan jaringan dari kontrak daya ke sistem meterisasi PJU yang ada di jalan-jalan lingkungan.

“Kan pembayaran kita ini justru sekarang lebih besar/banyak di jalan-jalan lingkungan. Karena, PJU di jalan lingkungan masih menggunakan kontrak daya semuanya,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Kemal menambahkan, Kota Mataram sebenarnya butuh sekitar 17 ribu titik PJU. Sementara, yang baru terpasang hanya sekitar 11.800 titik PJU. Dari jumlah itu, 40 persen PJU dengan menggunakan sistem kontrak daya. Dan, 60 persen PJU sudah menggunakan sistem meterisasi. Yang pembayarannya lebih hemat ketimbang menggunakan sistem kontrak daya.

Kemal mengutarakan, bahwa sebagian besar PJU belum terpasang di jalan-jalan lingkunga. “Kalau yang mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, sudah terpenuhi 100 persen. Tetapi kondisinya perlu pemeliharaan-pemeliharaan. Perlu perbaikan-perbaikan. Karena cukup lama juga,” ujar dia. (zak)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bentuk RPTC dan TRCST

Read Next

Membludak, Gugus Tugas Cemas

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *