banner 300x600

Polda Usut Proyek Dermaga Senggigi

  • Bagikan
F DERMAGA AA
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA GROUP MANGKRAK: Kondisi Dermaga Senggigi yang tidak selesai dan tangah dalam penangan Polda NTB.

LOBAR–Proyek Dermaga Senggigi yang diusut oleh Polisi Daerah (Polda) NTB. Pascaproyek itu putus kontrak di akhir Desember 2019 lalu. Bahkan beberapa waktu lalu PPK Dermaga Senggigi itu sudah dipanggil pihak Polda untuk dimintai keterangan.

Hal itupun dibeberkan juga oleh Wakil Bupati Lobar, Hj Sumiatun dalam Rapat Pimpinan (Rapim), kemarin.

banner 300x600

“Polda NTB sudah mulai turun ke lokasi Proyek Dermaga Senggigi untuk menyelidiki apakah ada unsur pidana di dalamnya atau tidak,” beber Sumiatun.

Wanita asal Sekotong itu memperingatkan agar kejadian serupa tidak terulang. Bahkan hingga putus kontrak.

Menanggapi hal itu Bupati Lobar, H Fauzan Khalid justru mendukung langkah Polda NTB. Bahkan ia mendorong pemeriksaan itu dilakukan.

“Agar kita tahu dimana letak salahnya,” ujar Fauzan selepas Rapim.

Tidak hanya itu, Pihaknya juga siap melaporkan balik pihak kontraktor dermaga tersebut. Menyusul tindakan pihak kontraktor yang melaporkan Pemkab ke Arbitrase. Lantaran bersengketa dengan pihak PPK atas proyek itu yang menyebabkan dermaga tak selesai.

“Syukurnya justru Polda yang lebih aktif,” ujarnya.

Ia bahkan mempersilakan pihak Polda untuk segera melakukan pemeriksaan. Tidak hanya proyek Senggigi saja namun proyek lain yang diduga bermasalah.

Sebelumnya Kapolres Lobar, AKBP Bagus Satriyo Wiboro yang dikonfirmasi terkait pengusutan Polda atas proyek dermaga itu tidak banyak memberikan tanggapan. Hanya saja ia membernarkan jika proyek itu tengah dalam penanganan pihak Polda NTB. Pihaknya pun hanya sifatnya membantu.

“Itu sudah ditangani Polda. Sudah ada Koordinasi (dari Polda),” singkatnya.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar, HM Najib membenarkan jika proyek dermaga tersebut ditangani oleh Polda NTB. Bahkan diakuinya pihak Tipikor Polda sudah mengambil data dari pihaknya.

“Beberapa data sudah diminta,” aku Najib.

Pihaknya mengetahui proyek itu diusut dari surat yang masuk kepada pihaknya. Tidak hanya itu, menurutnya PPK dari Dermaga itu juga sudah dipanggil penyidik.

Pihaknya pun mempersilakan pengusutan proyek ini. Ia pun menekankan kepada PPK agar tidak takut jika sudah melakukan sesauai aturan.

Sebab Pihaknya mengklaim kalau tidak ada kerugian negara, dampak putus kontraknya proyek itu. Sebab pembayaran proyek itu sesuai hitungan pihak PPK.

“Karena pihak rekanan menuntut dibayarkan 72 persen, sedangkan berdasarkan hitungan PPK kurang dari 50 persen. Sehingga pihak PPK-pun mengacu hasil hitungan tersebut,” jelasnya.

Ia justru lebih mendukung agar diusut APH. Karena justru lebih banyak rugi yang diterima pihak Pemkab Lobar. Selain tidak selesai, malah alat pengerjaan dermaga itu merusak ruang tunggu dari dermaga.

“Sudah kita minta agar kerusakan segera memperbaiki kerusakan tersebut. Surat dari pihak rekanan mengklaim tengah dalam proses perbaikan, namun setelah dicek di lapangan belum ada perbaikan. Lebih baik proyek ini diusut oleh APH,” pungkasnya. (win)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *