LOBAR—Prestasi nyata terus ditunjukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar). Kondisi pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tidak mempengaruhi upaya pemda Lobar dalam tata kelola keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur daerah.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menujukan Lombok Barat menjadi daerah dengan rasio belanja infrastruktur tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemangkasan TKD mencapai angka Rp310 miliar Lobar bisa dihadapi dengan baik oleh Pamda. Bahkan Pemda justru melakukan restrukturisasi anggaran yang tajam. Fokus pada efisiensi belanja rutin untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi belanja modal yang berdampak langsung pada publik.
Data visual menunjukkan fungsi infrastruktur di Lombok Barat mencapai angka 38,69 persen. Angka ini melampaui rata-rata Provinsi NTB yang berada di angka 33,72 perseb, serta jauh mengungguli daerah lain seperti Kota Mataram dengan 36,74 persen dan Kabupaten Sumbawa Barat 33,95 persen. Tingginya angka ini mencerminkan keberanian Pemda mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana publik lainnya.
Selain unggul dalam pembangunan fisik, aspek manajemen birokrasi Lombok Barat juga mendapatkan sorotan positif. Pemkab Lobar tercatat sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan belanja pegawai paling disiplin di NTB. Berdasarkan data, rasio belanja pegawai Lombok Barat berhasil ditekan hingga menyentuh angka 34,23 persen.
Capaian ini menempatkan Lobar sebagai daerah dengan persentase belanja pegawai terendah kedua setelah Pemerintah Provinsi NTB 33,32 persen di tingkat regional. Jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Bima yang mencapai 58,28 persen atau Kabupaten Dompu sebesar 51,93 persen, posisi Lombok Barat jauh lebih sehat secara fiskal. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, mengaku pengelolaan anggaran harus selalu berpijak pada prinsip keadilan bagi masyarakat.
“Kami membuktikan bahwa tantangan fiskal bukanlah penghalang untuk terus membangun. Melalui kedisiplinan anggaran, kami memastikan bahwa setiap rupiah APBD diarahkan untuk kepentingan publik dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa LAZ itu.
Penghematan pada belanja rutin dinilainya bukan pada mengurangi kinerja pegawai. Melainkan upaya pengoptimalan anggaran daerah untuk kembali ke tangan rakyat dalam bentuk fasilitas fisik.
Prestasi dalam menyeimbangkan antara efisiensi belanja pegawai dan tingginya alokasi infrastruktur ini menarik perhatian pemerintah pusat. Atas keberhasilan tersebut, Kemendagri memasukkan Kabupaten Lombok Barat ke dalam nominasi kabupaten/kota terbaik pada ajang bergengsi Entrepreneur Government.
Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang mampu mengelola keuangan secara kreatif dan inovatif, khususnya melalui skema pembiayaan mandiri dan efektivitas belanja. Pengumuman pemenang ajang tingkat nasional ini dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Masyarakat dan seluruh jajaran pemerintah daerah berharap kerja nyata ini dapat membuahkan hasil terbaik, sekaligus menjadi motivasi bagi daerah lain dalam mengelola ruang fiskal secara lebih produktif dan transparan.(win)